Mengapresiasi Upaya Pemerintah Lakukan Intervensi Demi Jaga Stabilitas Harga Beras Oleh : Ghani Listiyanto Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjamin pasokan beras tersedia di pasar dengan harga terjangkau. Salah satunya dengan melakukan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap hari di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan dan harga beras terjangkau bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pihak-pihak terkait bergerak cepat menurunkan harga beras. Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras khusus program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di…
Author: Kata Indonesia
Pendekatan Persuasif Terus Dilakukan Terhadap Masyarakat Terdampak Rempang Eco-City Oleh : Amir Anas Aiman Perlahan tapi pasti, masyarakat yang terdampak investasi Rempang Eco-City terus diberikan pemahaman dan literasi untuk direlokasi menempati hunian sementara yang telah disiapkan Pemerintah. Kesediaan warga tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk terus melakukan pendekatan persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan oleh tim satuan tugas. Hal ini selaras dengan instruksi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang meminta tim pendataan agar mengutamakan tindakan yang humanis serta komunikasi persuasif selama di lapangan. Untuk saat ini, sosialisasi dan pendataan masih terus berlangsung. Kabar baiknya, jumlah warga yang bersedia…
UU Cipta Kerja Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Oleh : Naomi Leah Christine UU Cipta Kerja sudah dijalankan selama lebih dari 2 tahun. Jika masih ada yang protes maka hal tersebut salah, sebab pembuatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU ini bagus sekali untuk menaikkan investasi dan ekonomi Indonesia, jadi diharap jangan ada yang menentangnya. UU Cipta Kerja mengurus hampir berbagai bidang. UU ini berisi pasal-pasal yang mengurus sektor ketenagakerjaan, ekonomi, UMKM, sampai investasi. Berbagai pasal yang ada di dalam UU ini diharap bisa memperbaiki macam-macam permasalahan di Indonesia. Akan tetapi Partai Buruh dan serikat pekerja menggugat UU Cipta Kerja ke…
KST Papua Sumber Kekacauan dan Pelanggaran HAM di Papu Oleh : Andri Saputra Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan bentuk pembunuhan dan pemerkosaan. TNI dan Polri akan mengambil langkah-langkah lebih tegas terhadap kelompok separatis di Papua demi melindungi masyarakat, serta demi melindungi bangsa dan negara. Papua terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten dan kota, sedangkan yang dinyatakan sebagai zona merah separatis hanya tiga kabupaten, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Tiga kabupaten tersebut dinyatakan sebagai zona merah separatis karena di daerah…
DOB Papua Tingkatkan Kesejahteraan Orang Asli Papua Oleh: Lewis Kayame Pemekaran Provinsi Papua merupakan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan disahkanya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan bisa menjawab harapan masyarakat Papua atas kesejahteraan yang semestinya didapat. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Mesakh Mirin mengatakan, penambahan DOB baru di Papua akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua. Karena, selama ini hanya dua provinsi Papua dan Papua Barat yang jangkauan dan akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi sangat terbatas. Menurutnya, dengan…
Mendukung Upaya Apkam Berantas Radikalisme dan Terorisme Jelang Pemilu Oleh : Joanna Alexandra Putri Aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kenal lelah dalam memberantas paham radikal dan teror jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan adanya peningkatan keamanan tersebut maka diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Pemilu adalah program yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan presiden baru. Sejak era reformasi WNI dibebaskan untuk memilih calon pemimpinnya sendiri. Masyarakat sangat antusias karena setelah Pemilu 2024 akan ada presiden baru untuk menggantikan Presiden Jokowi (yang sudah 2…
Sinergitas Lintas Instansi Sangat Dibutuhkan Guna Menyukseskan Pemilu 2024 Oleh : Reza Hardianto Pesta Demokrasi Indonesia sebentar lagi akan dimulai. Demi mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, seluruh lembaga/pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan besar tersebut perlu saling bersinergi dan kerja sama agar terciptanya Pemilu 2024 yang tentram, aman, dan meriah. Terdapat beberapa gebrakan di berbagai daerah yang bertujuan untuk meyatakan sinergitas yang kuat dalam mendukung kesiapan dan keberlangsungan pesta demokrasi ini. Salah satunya ialah Divisi Humas Polri kembali mengajak media massa untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Kali ini, ajakan…
Ditahun politik ini sering kali pondok pesantren dikait-kaitkan dengan politik maupun calon tertentu, meskipun sering kali dibantah, seperti halnya Pondok Modern Darussalam Gontor. Bahkan salah satu pimpinan Pondok Gontor, Hasan Abdullah Sahal, mengungkapkan bahwa Gontor tidak berpolitik praktis. “Gontor itu tidak berpolitik praktis, namun juga tidak buta politik,” kata KH Hasan Abdullah Sahal, saat peringatan 100 tahun Pondok Gontor. Lanjutnya, KH Sahal, menjelaskan maksud dari ungkapan tidak berpolitik praktis pondok yang dipimpinnya, karena memang Gontor merupakan lembaga pendidikan. “Tidak bisa jika Politik disandingkan dengan pendidikan, karena akan kalah satunya,” terangnya. Meski menegaskan tidak berpolitik praktis, namun masih kata KH Sahal, bukan berarti Gontor tidak…
Stabilitas Perekonomian Nasional Semakin Terjaga Berkat UU Cipta Kerja Oleh : Mika Putri Larasati Stabilitas perekonomian nasional menjadi semakin terjaga berkat adanya pembentukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru oleh Pemerintah Ri dan DPR RI. Hal tersebut juga menjadikan para investor menjadi semakin mantap untuk menanamkan modal mereka di Tanah Air, termasuk juga memberikan kepastian kesejahteraan kepada para pekerja. Adanya perubahan pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk bisa terus mengharmonisasikan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.…
Mengapresiasi Kinerja Aparat Keamanan Membasmi Kelompok Separatis di papua Oleh : Liben Maruna Aparat keamanan berkomitmen kuat untuk menumpas KST Papua. Jika kelompok separatis tersebut terus menerus melakukan tindakan teror kepada masyarakat, akan berisiko pada melambatnya pembangunan dan investasi di Papua. Oleh karena itu, penumpasan KST Papua secara terukur perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebelumnya, KST Kerap kali melakukan aksi kriminal bahkan pembunuhan terhadap warga sipil serta aparat desa jika tidak menyetor sejumlah uang kepada mereka. Mereka terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara, menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas, menembak aparat Satpos PP,…
Partisipasi Aktif Masyarakat Cegah Penyebaran Radikalisme Jelang Pemi Oleh : Rivka Mayangsari Dalam sebuah negara demokratis, Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu puncak acara yang paling penting. Momentum ini menjadikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin mereka. Namun, ada ancaman yang berkaitan dengan Pemilu, salah satunya adalah penyebaran radikalisme. Jelang pemilu, seringkali muncul dorongan ekstremis yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk tujuan mereka sendiri. Inilah mengapa mencegah penyebaran radikalisme jelang pemilu adalah kunci untuk menjaga proses demokrasi yang aman dan adil. Sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait bahaya…
Pemerintah Terus Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Papua Oleh : Fernando Louis Kandani Pemerintah terus mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, termasuk di Papua Barat. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke desa-desa maka Papua Barat dan seluruh Papua akan makin maju. Infrastruktur di Papua Barat dibangun dengan begitu hebatnya. Masyarakat mengapresiasi langkah pemerintah dalam memodernisasi Papua Barat, karena akan menghapus kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Papua, Papua Barat, dan 4 provinsi lain di sana terus dibangun agar maju dan menaikkan perekonomian rakyatnya. Pembangunan yang dilakukan di Papua Barat difokuskan pada daerah perkampungan. Di sana dilakukan pembangunan infrastruktur…