Apresiasi Resiliensi Ekonomi Indonesia di Era Presiden Jokowi
Oleh : Syaqila Arrafiq
Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil membawa Indonesia melewati berbagai tantangan global dengan penuh resiliensi. Beragam krisis, seperti pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi global, hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasokan dunia, telah menjadi ujian bagi perekonomian dalam negeri.
Berkat kebijakan strategis dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan tetap tumbuh secara positif. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kompetitif di kancah global.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia di bawah Presiden Jokowi terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional terlihat jelas dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana Indonesia mampu menahan dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi nasional. Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berperan sebagai penopang utama atau “shock absorber” dalam menghadapi krisis. APBN menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi serta reformasi struktural yang berkelanjutan, berkat kemampuan penyesuaian yang fleksibel meski menghadapi tekanan global.
Salah satu faktor kunci keberhasilan ekonomi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai wilayah Nusantara. Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur mengalami peningkatan signifikan, dari Rp157,4 triliun pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, hingga mencapai Rp423,4 triliun menjelang akhir masa jabatannya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga mempercepat arus logistik dan perdagangan, memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi pencapaian besar dalam sektor ekonomi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, surplus neraca perdagangan yang tercatat dalam 52 bulan berturut-turut merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam mengelola perdagangan internasional, bahkan di tengah ketidakpastian global. Zulkifli Hasan juga menggarisbawahi keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan seperti Pulau Komodo, Danau Toba, dan Mandalika, yang kini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan ini tidak hanya mendongkrak sektor pariwisata tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendukung perekonomian lokal.
Di sektor transportasi, pencapaian yang diraih juga sangat signifikan. Infrastruktur konektivitas antarwilayah yang telah dibangun, seperti jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya serta Lampung hingga Aceh, mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi ini memberikan dampak positif bagi sektor logistik dan perdagangan, menjadikan Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka rata-rata 5 persen, sementara inflasi berhasil dikendalikan dengan baik.
Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Sulawesi, yang juga disertai dengan penurunan ketimpangan sosial. Hal ini ditandai dengan penurunan rasio gini hingga mencapai angka 0,375, mencerminkan peningkatan kesetaraan ekonomi di masyarakat. Suharso Monoarfa juga menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dan mencapai 75,59, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,03 tahun serta tingkat pengangguran turun menjadi 5,11 persen.
Tidak hanya di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal lingkungan hidup. Pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 637 juta ton, sejalan dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan inovasi. Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadi panduan pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam dua dekade ke depan. Dokumen ini merupakan landasan yang kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi layak diapresiasi. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Pembangunan infrastruktur yang masif, pengelolaan ekonomi yang bijak, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadikan Indonesia negara yang semakin kuat dan kompetitif di era globalisasi ini.
Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama satu dekade terakhir juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang solid dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, telah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini tercermin dari peningkatan arus investasi langsung asing dan peningkatan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan teknologi. Dengan stabilitas yang terjaga, Indonesia berhasil menarik minat investor internasional untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan inisiatif strategis lainnya. Stabilitas politik yang terus terjaga ini menjadi fondasi kuat dalam melanjutkan pembangunan jangka panjang demi mencapai target Visi Indonesia Emas 2045.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan pemerintah
