Aparat Keamanan Gencarkan Cooling System Hadapi Gelaran Pilkada Serentak 2024

Aparat Keamanan Gencarkan Cooling System Hadapi Gelaran Pilkada Serentak 2024

Oleh : Barra Dwi Rajendra

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus menggencarkan upaya cooling system dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Pelaksanaan cooling system tersebut merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk upaya dari aparat keamanan dalam menjaga stabilitas ketertiban di tengah masyarakat (kamtibmas) agar senantiasa berlangsung dengan kondusif.

Karena, apabila kondusivitas terwujud dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, maka bukan tidak mungkin akan mampu melahirkan seorang pemimpin yang sangat berkualitas dan bisa semakin memajukan wilayah yang dia pimpin.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah strategi untuk mengamankan gelaran pesta demokrasi tingkat daerah dari Polri, yakni salah satu upayanya adalah menggelar operasi Cooling System.

Bukan hanya itu saja, namun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang di dalamnya tidak ada kecurangan, maka aparat keamanan juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai.

Berbagai macam langkah yang aparat keamanan jalankan itu demi mendukung penuh dan mewujudkan situasi yang aman, damai serta kondusif selama masa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Selain itu, Polri juga membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi yang akan menjadikan mobilisasi ke seluruh wilayah di Indonesia sebagai kekuatan back up untuk wilayah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pun telah melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersinergi melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sinergitas juga terwujud dengan pihak penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Pihak Polri juga sering menggelar focus group discussion (FGD) atau dialog publik hingga doa bersama dan juga deklarasi Pilkada Damai. Untuk semakin menunjang sarana upaya cooling system, pembangunan rumah kebangsaan di sebanyak 34 Kepolisian Daerah (Polda) juga terwujud sebagai wadah kolaborasi dengan berbagai elemen seperti masyarakat, pemuda, mahasiswa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi keagamaan untuk mencegah masalah polarisasi di tengah warga.

Sehingga dengan bersama-sama tersebut akan mampu memcahkan maupun mencegah berbagai macam bentuk permasalahan yang bisa saja ada serta menimbulkan dampak disintegrasi bangsa.

Menjadi hal yang penting pula, bahwa jajaran aparat keamanan terus berkomitmen dengan sangat kuat untuk menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam konteks kontestasi politik daerah karena sudah terjalin deklarasi bersama dengan pihak Bawaslu.

Sementara itu, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya juga mempersiapkan berbagai macam langkah pengamanan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, yakni mengadakan sistem pendingin atau cooling system untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Dirbinmas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badya Wijaya menjelaskan bahwa salah satu bentuk cooling system yang mereka lakukan yakni dengan mengajak masyarakat untuk mengadakan siskamling atau sistem keamanan lingkungan di lingkungan RT dan RW karena mampu meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban di tengah warga.

Bukan tanpa alasan mengapa aparat keamanan mengajak kepada masyarakat melaksanakan siskamling, pasalnya jika gerakan berbasis komunitas berlangsung dengan kuat, maka menjadikan warga semakin peduli dan tergerak menjaga kamtibmas di lingkungan mereka masing-masing.

Terdapat kegiatan lain lagi, yakni rembug warga hingga menyentuh pada usia remaja yang baru menggunakan hak pilih mereka. Dengan rembug warga, maka akan mampu menjaga kondusivitas lingkungan di tengah masyarakat menjelang Pilkada.

Senada, aparat keamanan dari Kepolisian Resor (Polres) Sumenep juga berupaya melangsungkan cooling system menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dengan berkunjung dan bersilaturahmi kepada tokoh agama setempat.

Kapolres Sumenep, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Henri Noveri Santoso datang secara langsung berkunjung ke Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Karimiyyah, Dr. KH. A Busyro Karim.

Saat ini, berbagai daerah secara serentak di Indonesia memang tengah menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh karenanya, pada momen seperti sekarang ini, biasanya terdapat bumbu di tengah masyarakat akan beragam isu atau berita palsu serta hoaks yang bisa saja menimbulkan keributan hingga perpecahan warga.

Menghadapi hal itu, peran serta dari para tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat juga seluruh elemen menjadi sangat penting dalam upaya untuk menyejukkan situasi dan kondisi sehingga jangan sampai ada gejolak terkait perkembangan politik dalam konteks pesta demokrasi tingkat daerah.

Untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada Serentak 2024, aparat keamanan melaksanakan coling system hingga ke seluruh kecamatan dan desa huna mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas.

Penggencaran upaya cooling system aparat keamanan dalam rangka untuk menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam kondusivitas kamtibmas.

)* Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025