Aceh Bangkit Bersama Pemerintah Menutup Ruang Separatisme
Oleh: Cut Anggina Nurhayati*
Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling kuat untuk menutup ruang provokasi serta menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pascabencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun narasi konflik di tengah situasi krisis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme bersenjata masa lalu. Karena itu, menurutnya, normalisasi simbol tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana banjir dan tanah longsor.
Dalam konteks tersebut, Iwan mengamati adanya perang narasi di ruang publik dan media sosial yang mencoba mendiskreditkan peran negara. Ia menilai sebagian provokasi muncul dengan membingkai seolah negara absen atau tidak responsif, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, narasi semacam itu tidak sejalan dengan realitas kerja pemulihan yang sedang berlangsung dan berisiko merusak kepercayaan publik jika tidak direspons secara proporsional.
Di lapangan, Aceh justru menunjukkan wajah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat sejak fase tanggap darurat, dan kini secara bertahap mengonsolidasikan langkah menuju pemulihan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat secara terbuka menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah yang dinilai sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui kerja konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Pemulihan infrastruktur jalan nasional menjadi indikator penting dari keberlanjutan respons tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menuntaskan penanganan tujuh ruas jalan nasional sepanjang hampir 36 kilometer. Langkah ini dipandang krusial karena jalan merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konektivitas yang kembali normal, aktivitas ekonomi warga mulai bergerak, layanan publik kembali berjalan, dan ritme kehidupan sosial berangsur pulih.
Pengerahan puluhan unit alat berat dan personel lapangan dalam skala besar mencerminkan kapasitas negara dalam bertindak cepat dan terukur. Selain mempercepat pembersihan sedimen dan perbaikan badan jalan, pendekatan padat karya yang melibatkan pekerja lokal juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Bagi warga, pemulihan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sumber harapan yang menguatkan optimisme di tengah keterbatasan.
Perhatian pemerintah tidak berhenti pada jalan nasional. Akses jalan dalam kota yang menghubungkan pasar, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit turut dipulihkan agar layanan dasar kembali berjalan normal. Strategi ini dinilai efektif karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas ekonomi pasar kembali menggeliat, layanan pendidikan dan kesehatan berfungsi kembali, serta ruang publik kembali menjadi pusat interaksi sosial.
Pada level nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sejumlah wilayah Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pergeseran fokus penanganan ini dipandang sebagai sinyal kesiapan pemerintah untuk melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis dan berbasis data. Bagi masyarakat, transisi ini memperkuat keyakinan bahwa pemulihan tidak bersifat sementara, melainkan dirancang berkelanjutan.
Komitmen pemerintah pusat juga terlihat dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan Aceh dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menyeluruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara menjadi fondasi kuat bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BUMN, dan relawan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan.
Perencanaan kawasan hunian sementara yang dilengkapi fasilitas pendukung juga memperkuat pemulihan sosial. Pemerintah dan BUMN dinilai tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi turut memikirkan keberlanjutan kehidupan komunitas. Ruang sosial yang terbangun kembali menjadi sarana konsolidasi warga dan memperkuat ikatan sosial pascabencana.
Dalam konteks ini, fokus Aceh pada fase pemulihan menjadi penangkal paling efektif terhadap isu separatisme. Ketika kebutuhan dasar warga terpenuhi, kepercayaan publik terhadap negara menguat, dan ruang hidup kembali normal, provokasi simbolik kehilangan daya tarik. Masyarakat Aceh menunjukkan bahwa masa depan dibangun melalui kerja bersama, bukan dengan menghidupkan kembali konflik masa lalu.
Pemulihan pascabencana di Aceh akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, hunian, dan fasilitas publik, tetapi juga tentang menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan kehadiran negara yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat, Aceh menegaskan pilihannya: bangkit, bersatu, dan melangkah maju, sambil menutup rapat ruang bagi narasi separatisme yang tidak lagi relevan dengan aspirasi rakyat.
*Penulis merupakan Akademisi dan Dosen Kebijakan Publik
