Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda mencapai 17,37 persen, jauh di atas rata-rata TPT nasional 4,65 persen. Angka ini menunjukkan persoalan serius di pasar kerja Indonesia. Semakin banyak anak muda yang masuk ke pasar kerja, tetapi tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, kondisi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan kemampuan atau kemauan anak muda untuk bekerja. Ada persoalan struktural dalam kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pembangunan industri yang harus dievaluasi.
“Pasokan angkatan kerja kita bertambah besar setiap tahun. Tetapi lapangan kerjanya gak ada, ” ujar Pulung.
Ironisnya, hal tersebut terjadi bersamaan dengan keluhan sejumlah pelaku industri yang justru mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bagi Pulung, situasi ini menunjukkan adanya paradoks pasar kerja Indonesia. Di satu sisi, jutaan anak muda membutuhkan pekerjaan. Di sisi lain, dunia usaha mengeluhkan kekurangan tenaga terampil.
“Ini alarm serius. Kita punya banyak anak muda yang membutuhkan pekerjaan, sementara industri mengatakan membutuhkan tenaga terampil. Berarti ada persoalan besar dalam mempertemukan pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan industri,” katanya.
Salah satu persoalan klasik yang hingga kini belum berhasil diselesaikan adalah ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia menilai kebijakan pendidikan dan desain pembangunan industri seolah berjalan di jalur masing-masing. Akibatnya, lulusan pendidikan nasional tidak selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan ketika memasuki pasar kerja.
“Kebijakan pendidikan dan desain kebijakan industri seperti dua dunia yang terpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita karena ego sektoral yang tidak pernah selesai,” tegasnya.
Pulung mengingatkan agar persoalan pengangguran anak muda tidak selalu dibebankan kepada individu. Dalam banyak diskusi mengenai pasar kerja, anak muda kerap dituding tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, kurang keterampilan, atau tidak mau beradaptasi dengan kebutuhan industri.
“Anak-anak muda kita dididik dalam sebuah sistem pendidikan nasional. Sistem itu dirancang oleh pemerintah. Kalau setelah mereka lulus kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan, jangan buru-buru menyalahkan mereka,” ujarnya.
Apalagi, kata Pulung, jika terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri, maka yang harus dipertanyakan adalah seberapa tepat desain kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar kerja.
“Harusnya yang dievaluasi adalah desain kebijakannya, bukan menyalahkan anak muda sebagai korban dari kebijakan yang tidak pas,” tegas Pulung.
Jumlah penduduk usia produktif yang besar seharusnya menjadi kekuatan ekonomi. Namun, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila kelompok usia produktif tersebut memiliki pekerjaan, produktivitas, keterampilan, dan pendapatan yang memadai.
Sebaliknya, jika jutaan anak muda justru memasuki usia produktif tanpa memperoleh pekerjaan yang layak, bonus demografi berpotensi berubah menjadi sumber persoalan ekonomi dan sosial.
“Ini bukan hanya soal angka pengangguran. Ini menyangkut masa depan generasi muda dan masa depan ekonomi Indonesia. Anak-anak muda yang tidak mendapatkan pekerjaan dan kesempatan ekonomi dalam waktu lama tentu bisa menjadi sumber keresahan sosial,” kata Pulung.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengejar penurunan angka TPT secara statistik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan terciptanya lapangan kerja yang produktif, berkualitas, dan sesuai dengan kompetensi angkatan kerja.
“Bonus demografi itu tidak mungkin berulang. Kalau momentum ini gagal kita manfaatkan, berarti kita telah melewatkan satu peluang emas untuk membangun masa depan Indonesia,” pungkasnya.
