Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menyoroti maraknya keluhan dari kalangan buruh kelas bawah, pelaku UMKM kecil, hingga petani yang terlempar ke kategori desil tinggi dalam sistem pendataan pemerintah. Ketika warga masuk ke dalam Desil 6 hingga 10, secara otomatis mereka tidak bisa lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonomi mereka saat ini sangat membutuhkan dukungan negara.
Pengelompokan desil dinilai belum menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya karena terlampau kaku dalam memperhitungkan kepemilikan aset, kondisi rumah, kendaraan, hingga pengeluaran per kapita.
Pulung menegaskan bahwa persoalannya bukan terletak pada kategori desil itu sendiri, melainkan ketika data yang belum valid ini dijadikan satu-satunya patokan penerima bantuan sosial pemerintah. Sementara terkait mekanisme perbaikan yang ada saat ini, Pulung memberikan catatan kritisnya.
“Memang BPS dan Kemensos sudah membuka ruang perbaikan data. Masalahnya seberapa lama prosesnya dan seberapa lama pula bisa memulihkan hak masyarakat miskin untuk mengakses bantuan sosial,” ujarnya.
Ketidakakuratan data ini membawa dampak fatal bagi kehidupan warga di lapangan. Di Kediri, seorang warga pasien cuci darah korban PHK empat tahun lalu yang sudah tidak punya penghasilan kini dicabut fasilitas Bantuan Penerima Iuran (BPI) BPJS-nya karena namanya masuk Desil 8, padahal pengobatannya selama ini bergantung pada fasilitas tersebut.
Kasus lain menimpa seorang anak tukang becak penerima bantuan biaya kuliah yang akhirnya tidak bisa meneruskan studi karena keluarganya masuk dalam Desil 9. Menanggapi situasi ini, Pulung mendesak kepekaan pemerintah.
“Nah, pada kasus-kasus seperti ini pemerintah mebantu dan harus lebih tanggap. Karena cuci darah adalah penyambung nyawa pasien. Sedangkan melanjutkan sekolah adalah jalan menuju kesejahteraan di masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pulung menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampaknya bagi ketahanan sosial masyarakat pekerja. Menurutnya, ketika perlindungan dasar seperti jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan terputus, keluarga miskin akan semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan ekstrem akibat pengeluaran mendadak (catastrophic expenditure) yang tidak lagi tertanggung.
Pendataan yang keliru ini secara tidak langsung menciptakan ilusi penurunan angka kemiskinan di atas kertas, padahal di tingkat akar rumput, beban hidup masyarakat justru semakin berat dan memprihatinkan.
Sebagai langkah konkret, Komisi IX DPR RI mendorong kementerian terkait untuk menyusun mekanisme diskresi penanganan darurat bagi kasus-kasus krusial yang mengancam keselamatan jiwa dan keberlangsungan pendidikan.
Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan prosedur birokrasi verifikasi data yang memakan waktu berbulan-bulan sementara kebutuhan medis serta biaya sekolah warga sifatnya mendesak. Sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah dalam melakukan audit data secara berkala menjadi kunci utama agar sistem pendataan perlindungan sosial dapat bekerja secara manusiawi dan tepat sasaran.
Pulung mengusulkan agar data yang dijadikan patokan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat saat ini secara adil. “Jangan sampai buruh informal yang gajinya minim, hanya karena punya motor warisan, lalu masuk desil tinggi. Ini gak fair,” ujarnya
Ia mendesak pemerintah untuk terus-menerus memperbaiki data ekonomi masyarakat, termasuk dengan memasukkan kategori tambahan agar sistem pendataan benar-benar akurat.
“Jangan sampai, data pemerintah yang belum valid, tetapi korbannya adalah masyarakat atau kelas buruh rendahan,” protesnya.
