Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan data klaim JHT (Jaminan Hari Tua) dan JKP (Jaminan kehilangan Pekerjaan) dari BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026 melonjak drastis. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, peningkatan JHT mencapai 14,1 persen dan JKP meningkat sampai 91 persen.
Anggota DPR RI Komisi IX Pulung Agustanto beranggapan peningkatan klaim JKP sampai 91 persen bisa jadi gambaran besarnya jumlah PHK yang terjadi. Meskipun, menurutnya, besaran angka itu juga dipengaruhi oleh PP 6/2026 yang mengatur relaksasi persyaratan klaim.
“Lonjakan data ini bukan sekadar anomali statistik biasa, melainkan cerminan riil dari rapuhnya kondisi pasar kerja nasional saat ini.
Menurut Pulung, kondisi perekonomian ke depan diproyeksikan semakin berat yang secara otomatis akan menyebabkan gelombang PHK. Jika terjadi lonjakan PHK secara massif, ketahanan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan akan diuji karena peningkatan rasio klaim bisa melampauai pertumbuhan akumulasi iuran yang masuk.
Menurut Pulung, informasi yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono bukan hanya sekadar laporan biasa. Tetapi mestinya dapat dibaca sebagai warning kepada BPJS Ketenagakerjaan agar lebih berhati-hati menghadapi kondisi ekonomi ke depan yang memungkinkan terjadinya gelombang PHK masal.
Pulung ini menyarankan manajemen BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melakukan simulasi ketahanan dana (stress test) secara berkala. Langkah ini krusial guna memastikan bahwa hak-hak pekerja yang ter-PHK tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang badan penyelenggara.
“BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menggunakan kacamata bisnis biasa dalam situasi seperti ini. Manajemen harus memiliki strategi mitigasi risiko investasi yang luar biasa (extraordinary measures). Jangan sampai likuiditas mereka terganggu justru di saat pekerja sangat membutuhkan dana bantalan tersebut,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Pulung juga menyoroti pentingnya evaluasi pasca-pemberlakuan PP 6/2025. Menurutnya, meskipun relaksasi persyaratan klaim berniat baik untuk mempermudah akses bagi pekerja yang kesusahan, aturan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola penempatan modal investasi yang lebih pruden (hati-hati).
Ia mengingatkan bahwa ketahanan program JKP sangat bergantung pada bauran dana iuran dan pengelolaan hasil investasi yang optimal. Jika porsi dana habis terkuras untuk pembayaran klaim jangka pendek, maka ruang gerak BPJS Ketenagakerjaan untuk memutarkan dana pada instrumen jangka panjang yang produktif akan semakin menyempit.
“Jangan sampai terjadi mismatch likuiditas justru di saat pekerja sangat membutuhkan dana bantalan tersebut. Perlu ada mitigasi risiko investasi yang luar biasa dan pengelolaan modal yang jauh lebih pruden,” imbuhnya.
Pulung meminta pemerintah untuk untuk memperkuat sinergi lintas sectoral untuk membendung badai PHK yang bisa saja mengancam Indonesia. Data lonjakan klaim per Maret 2026 ini harus dijadikan basis data bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan perlindungan industri dalam negeri guna menahan laju PHK massal.
“Saya akan terus mengawal isu ini. Kita ingin memastikan bahwa perlindungan sosial bagi tenaga kerja bukan hanya kuat di atas kertas, melainkan benar-benar siap dan kokoh secara permodalan saat menghadapi badai ekonomi,” pungkas Pulung.
