Inspeksi Siaga Kelistrikan Digelar, Pasokan Ramadan Dipastikan Stabil

Inspeksi Siaga Kelistrikan Digelar, Pasokan Ramadan Dipastikan Stabil

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan pasokan listrik nasional selama Ramadan melalui pelaksanaan inspeksi siaga kelistrikan di berbagai wilayah strategis. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keandalan sistem, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi listrik pada waktu sahur dan berbuka puasa, yang secara historis mengalami lonjakan signifikan di berbagai daerah. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas layanan publik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang serta tetap produktif dalam aktivitas sehari-hari.

 

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan ribuan personel siaga yang tersebar di seluruh unit operasional, mulai dari pembangkit, transmisi, hingga distribusi. Selain itu, cadangan daya nasional dipastikan berada dalam kondisi aman dengan margin yang memadai untuk mengantisipasi beban puncak, terutama pada malam hari hingga menjelang sahur.

 

“Kami melakukan inspeksi menyeluruh pada pembangkit, gardu induk, dan jaringan distribusi untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal selama Ramadan,” ujarnya.

 

Inspeksi tersebut mencakup pengecekan kesiapan peralatan, pengujian sistem proteksi, serta simulasi penanganan gangguan guna memastikan setiap potensi kendala dapat ditangani secara cepat dan terukur. PLN juga memperkuat koordinasi internal antarunit serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan suplai energi primer tetap terjaga.

 

Darmawan menambahkan bahwa PLN telah menyiapkan sistem respons cepat jika terjadi gangguan teknis di lapangan, termasuk pemantauan berbasis digital melalui pusat pengendalian beban di berbagai wilayah. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap anomali sistem sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum berdampak luas kepada pelanggan.

 

“Petugas siaga ditempatkan di titik-titik strategis agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” katanya.

 

Selain kesiapan teknis, PLN juga membuka kanal pengaduan pelanggan selama 24 jam guna memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Optimalisasi layanan ini diharapkan mampu menjaga kualitas suplai listrik, khususnya di kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, serta fasilitas umum dan rumah ibadah.

 

Inspeksi siaga kelistrikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan PLN dalam menjaga stabilitas energi nasional. Dengan kesiapan infrastruktur, penguatan sistem pengawasan, serta dukungan personel yang memadai, pasokan listrik selama Ramadan dipastikan stabil guna mendukung kelancaran ibadah, aktivitas rumah tangga, hingga pergerakan sektor usaha yang cenderung meningkat selama bulan suci. Langkah preventif ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan Ramadan secara khusyuk dan produktif.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025