Pemerintah Terus Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Hadapi Kebijakan Tarif Trump
JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengedepankan kepentingan nasional dalam proses negosiasi menanggapi kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pasalnya, kebijakan resiprokal yang telah diumumkan oleh Trump pada awal April 2025 tersebut menaikkan tarif impor di Indonesia hingga 32 persen dan menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dalam perundingan perdagangan dengan AS sepenuhnya bertumpu pada perlindungan sektor-sektor strategis dalam negeri.
Bukan hanya itu, namun Menko Airlangga juga memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat tersebut terus mengutamakan kepentingan nasional.
“Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square,” katanya.
“Sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan (manfaat) setidaknya pada lima manfaat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring.
Proses negosiasi yang pemerintah lakukan dengan pihak AS, mendatangkan lima manfaat bagi bangsa ini, yaitu mencakup ketahanan energi nasional, perluasan akses ekspor, deregulasi untuk kemudahan berusaha.
Bukan hanya itu, namun negosiasi tersebut juga mampu membawa penguatan rantai pasok industri strategis termasuk mineral kritis, serta perluasan akses teknologi di bidang kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.
Delegasi Indonesia telah melakukan berbagai pertemuan dengan pejabat tinggi AS, termasuk dari USTR dan Gedung Putih.
Seluruh pihak menyambut positif pendekatan tersebut dan sepakat melanjutkan dialog teknis dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa proposal Indonesia mendapat respons positif dari otoritas AS.
“Bahwa konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi,” ungkapnya dari Washington DC.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa keinginan Indonesia melakukan deregulasi disambut baik karena dinilai dapat membantu menyelesaikan hambatan perdagangan tidak hanya secara bilateral, tetapi juga secara global.
Dukungan juga datang dari dunia usaha. Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah dalam memilih jalur negosiasi.
“Dunia usaha siap mendukung dan menindaklanjuti inisiatif konkret melalui kolaborasi investasi, penguatan rantai pasok, dan pembentukan ekosistem yang kompetitif,” ujarnya.
Pemerintah akan terus memperkuat posisi tawar melalui konsultasi internal dengan pelaku industri nasional dalam tahap lanjutan pembahasan teknis bersama mitra Amerika Serikat. (*)
