Program Swasembada Pangan Papua Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Wilayah
Teluk Bintuni – Pemerintah berfokus pada upaya mencapai swasembada pangan nasional, seperti halnya di wilayah Papua. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan karakteristik wilayah untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal.
Salah satu contoh nyata pelaksanaan program swasembada pangan di tingkat daerah terlihat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan panen padi di Kampung Waraitama, Distrik Manimeri.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy melalui Asisten III Setda Teluk Bintuni, Yohanis Manobi, menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi, memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Ini bukan sekadar soal produksi pangan, tetapi juga berdampak besar terhadap pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Program swasembada pangan di Teluk Bintuni juga sejalan dengan visi nasional.
“Program ini sejalan dengan visi Asta Cita Pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada kemandirian pangan, energi, dan air, serta penguatan ekonomi kreatif, hijau, dan biru,” sambung Yohanis.
Kondisi geopolitik global juga menjadi alasan semakin mendesaknya keberhasilan program swasembada pangan. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa Papua siap mengambil langkah konkret atas kebijakan tarif impor dan bea masuk yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia, meskipun masih dievaluasi.
“Soal penerapan tarif impor dan bea masuk, belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait apa yang harus dilakukan. Namun sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan,” ujar Ramses.
Ia menambahkan bahwa penguatan produksi dalam negeri adalah kunci untuk menghadapi tekanan eksternal.
“Yang perlu kita genjot adalah bagaimana meningkatkan swasembada pangan, khususnya di sektor pertanian. Yang membuat kebijakan ekspor itu kan hanya Amerika, sementara ekspor ikan kita mencakup Jepang, Korea, China dan Eropa,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kesuksesan ekonomi hijau dan swasembada pangan hanya bisa dicapai bila seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, memiliki kesamaan tujuan dalam pengendalian lingkungan.
Untuk itu, pemerintah pusat telah merampungkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai pedoman strategis nasional.
“Kita bersyukur hari ini, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), peraturan pemerintahnya telah selesai ditandatangani oleh semua menteri terkait. Kita menunggu penomerannya dan habis itu kita akan melakukan sosialisasi,” tuturnya.
.
