Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Demi Peningkatan Daya Saing

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saingnya.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMN, terus berupaya mempercepat transformasi digital sektor ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya terhadap digitalisasi UMKM dengan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD serta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang bertujuan membantu UMKM naik kelas ke tingkat global. Langkah ini diambil agar para pelaku usaha kecil tidak hanya berkembang dalam lingkup domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional.

Chief Economist Asian Development Bank (ADB), Albert Francis Park, menilai bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam mengatasi keterbatasan modal dan akses pasar yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM. Dengan teknologi digital, UMKM dapat beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menekan biaya operasional yang sebelumnya menjadi hambatan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, BRI mengembangkan ekosistem digital seperti BRI LinkUMKM, yang kini digunakan oleh sekitar 8,9 juta pelaku usaha. Dengan hadirnya platform ini, pelaku UMKM memiliki wadah yang dapat membantu mereka dalam melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN untuk mendukung pembentukan Digital Economy Ecosystem dan menghadirkan PARI (Integrated Commodity Platform), yang saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 85.298 pengguna.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa penggabungan BRI Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan ekonomi inklusif yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan strategi yang tepat, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) juga berkontribusi dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM. Inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dalam ajang BUMN Awards 2024 dengan penghargaan Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.

PaDi UMKM merupakan marketplace B2B yang menghubungkan UMKM dengan pengadaan di BUMN dan sektor swasta, sehingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Dengan hadirnya platform ini, UMKM yang sebelumnya kesulitan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar kini memiliki peluang yang lebih luas.

Selain membantu UMKM dalam menjangkau pasar, PaDi UMKM juga memberikan solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam memilih vendor serta menyederhanakan proses administrasi pengadaan. Dalam upayanya untuk terus berinovasi, Telkom meluncurkan fitur e-faktur pada Oktober 2024.

Fitur ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional yang semakin transparan dan terstruktur dengan baik.

PaDi UMKM juga menawarkan skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pinjaman hingga Rp5 miliar hanya dengan menggunakan Purchase Order (PO) dan Invoice sebagai jaminan. Skema ini sangat membantu dalam memenuhi pesanan dengan tepat waktu tanpa mengganggu arus kas UMKM.

Dengan adanya solusi pembiayaan ini, UMKM tidak perlu lagi menghadapi kesulitan modal dalam memenuhi pesanan besar yang sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menegaskan bahwa PaDi UMKM bukan sekadar marketplace biasa, tetapi juga sebuah solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi UMKM di Indonesia.

Dalam sambutan penyerahan penghargaan BUMN Awards 2024, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BUMN untuk terus bertransformasi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Upaya transformasi digital yang dilakukan oleh BUMN bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Sampai saat ini, ratusan ribu UMKM telah tergabung dalam PaDi UMKM dengan total transaksi mencapai Rp7 triliun, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya adopsi digital dalam sektor UMKM.

Transformasi digital UMKM bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi, UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Peran serta berbagai pihak dalam mendukung digitalisasi ini sangat diperlukan agar UMKM tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak, digitalisasi UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Keberlanjutan program digitalisasi ini juga perlu diperkuat dengan edukasi dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pemerintah, BUMN, serta pelaku usaha diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menciptakan inovasi dan solusi digital agar UMKM dapat berkembang lebih pesat dan bersaing di pasar global.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, digitalisasi UMKM diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era digital.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025