Langkah strategis optimalisasi keuangan negara melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi tonggak pembaruan dalam tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, arahan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Presiden Prabowo Subianto menginisiasi arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap Masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Anggaran yang dipangkas, lanjut Sri Mulayani, akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.
Sri Mulyani mejelaskan bahwa pos-pos belanja yang dinilai tidak langsung memberikan manfaat signifikan, seperti kegiatan seremonial, acara halal-bihalal, serah terima, rapat, seminar, analisis, pelatihan, honor jasa profesi, percetakan, sewa gedung, kendaraan, jasa konsultan, dan perjalanan dinas diminta untuk diefisiensikan.
“Itulah area-area yang kami minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam dan tajam, untuk kemudian realokasi efisiensi ini dapat dilakukan untuk belanja-belanja yang lebih produktif,” jelas Menkeu.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi diharapkan tetap berjalan meskipun anggaran operasional mengalami efisiens.
“Pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem kerja untuk mengurangi biaya operasional,” katanya.
Dari sudut pandang pengamat dan akademisi, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha menyebutkan, anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, melainkan lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat.
“Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada Masyarakat,” tuturnya.
Kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai membawa manfaat dan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan atau efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto menginisiasi arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk memperkuat program-program yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
