Pemerataan ekonomi di seluruh pelosok negeri menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan potensi yang luar biasa besar dari Sabang hingga Merauke, pemerataan ekonomi bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.
Pemerintah menyadari bahwa ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat menjadi penghambat utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah kini menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Desa, sebagai wilayah pemukiman di Indonesia, diharapkan dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan hal ini, kolaborasi multipihak antara masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menggencarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas, hingga digitalisasi layanan desa. Di sisi lain, perguruan tinggi turut mengambil peran strategis dengan mendorong riset dan inovasi untuk menciptakan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Sementara itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tidak luput dari perhatian. Melalui dukungan permodalan, pelatihan, dan pendampingan, sektor ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dengan langkah kolaboratif yang melibatkan semua pihak, pemerintah optimis dapat mempersempit jurang ketimpangan ekonomi dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, dari desa hingga kota, dari wilayah barat hingga timur. Inilah saatnya semua elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris, menegaskan bahwa lebih dari setengah populasi ekonomi kurang mampu di Indonesia tinggal di desa. Fakta ini menjadi panggilan mendesak untuk memastikan bahwa desa tidak lagi menjadi wilayah tertinggal, tetapi justru menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Abdul Haris menyampaikan pentingnya pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inovasi untuk memberdayakan masyarakat desa. Pendekatan holistik, termasuk digitalisasi layanan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat, menjadi rekomendasi penting untuk mendukung transformasi tersebut
Di sisi lain, perguruan tinggi seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam mendukung visi ini. Rektor UMRAH, Profesor Agung Dhamar Syakti, menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan desa.
Konsep desa binaan yang dikembangkan oleh UMRAH mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menciptakan model pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar tempat belajar, melainkan juga agen perubahan yang mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, di Bali, upaya pemerataan ekonomi juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dengan visi transformasi ekonomi yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, pemerintah Bali berusaha membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan. Infrastruktur seperti pelabuhan di Nusa Penida dan jalan pintas menuju Singaraja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Bali belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemerataan ekonomi. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah selatan dan utara.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan pemerintah juga menargetkan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana untuk menciptakan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan “naik kelas” dalam waktu dekat.
Upaya ini bertujuan mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pelatihan, akses permodalan, serta keterlibatan lembaga seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai program strategis menjadi pijakan untuk memastikan UMKM mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi.
Dalam kunjungan ke Medan, Helvi juga meninjau berbagai produk unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga turun langsung mendukung ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing.
Upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui penguatan ekonomi daerah adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Tidak dapat dipungkiri, desa dan daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya digali.
Dengan adanya perhatian dan kolaborasi multipihak, transformasi ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia bukan lagi sebuah impian, melainkan kenyataan yang bisa dicapai. Tentu saja, ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen bersama, dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, hingga sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah telah membuka jalan, tetapi masyarakat dan sektor terkaitlah yang harus berjalan bersama di atasnya. Kini, saatnya bagi kita semua untuk turut serta mewujudkan perubahan, agar pemerataan ekonomi bukan hanya menjadi jargon, tetapi kenyataan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar di Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.
)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute
