Pemerintah Pastikan Langkah Hukum Tegas Terhadap OPM Pelaku Kekerasan
*Jayapura* – Pemerintah, melalui TNI dan Polri, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Salah satu target prioritas saat ini adalah Aske Mabel, mantan anggota Polri yang kini menjadi Panglima TPNPB-OPM Kodap Balim Timur Yali-Yalimo.
Diketahui, Aske Mabel sebelumnya merampas empat senjata jenis AK-47 dari Polres Yalimo, Papua Pegunungan, dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang meresahkan.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa Aske Mabel kini menjadi buronan utama Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz 2025.
Dalam arahannya kepada personel Satgas di Jayapura, Faizal menegaskan, untuk memburu OPM.
“Perintahnya jelas: kejar, tangkap hidup atau mati. Kalian memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan DPO Aske Mabel.” tegasnya.
Pernyataan ini menggambarkan keseriusan aparat dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi separatisme dan kekerasan di Papua.
Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz terus melakukan koordinasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.
Faizal memastikan bahwa langkah-langkah strategis sedang diambil untuk menangkap Aske Mabel dan kelompoknya, termasuk melalui pemetaan, pengejaran, dan penindakan langsung di lapangan.
Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah ini datang dari berbagai pihak.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Firkano, menekankan pentingnya memberantas OPM hingga ke akar-akarnya untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
“Pemberantasan ini harus menyasar tidak hanya pada kegiatan, tetapi juga ideologi mereka. Pemerintah perlu memberikan otoritas penuh kepada TNI untuk menjalankan tugas ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang menyebut tindakan keras terhadap OPM sebagai langkah yang wajib dilakukan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada kompromi untuk pemberontakan terhadap RI. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah penyebutan KKB menjadi OPM adalah langkah tepat. Ini menunjukkan sikap tegas negara terhadap ancaman separatisme,” ungkapnya.
Aburizal juga mengingatkan bahwa meski tindakan tegas diperlukan, pendekatan kesejahteraan tidak boleh diabaikan.
Ia menilai, pendekatan yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan sosial dapat menciptakan situasi kondusif di Papua.
“Kondisi yang stabil memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas dengan tenang, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat,” tambahnya.
