Demi Generasi Emas Indonesia: Pemerintahan Prabowo-Gibran Serukan Perang Total Lawan Narkoba

Demi Generasi Emas Indonesia: Pemerintahan Prabowo-Gibran Serukan Perang Total Lawan Narkoba

*JAKARTA* – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia. Salah satu langkah strategis adalah meluncurkan perang total melawan penyalahgunaan narkoba melalui misi Asta Cita. Upaya ini melibatkan sinergi berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan keberhasilan desk pemberantasan narkoba kepada Presiden Prabowo pada Apel Kasatwil Polri Tahun 2024. Sejak dibentuk 4 November lalu, desk ini berhasil mengungkap 3.608 kasus narkoba dengan 3.965 tersangka. Barang bukti yang disita mencapai nilai fantastis Rp 2,88 triliun. Lebih dari itu, langkah ini berhasil menyelamatkan sekitar 10 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

“Polri bersama kementerian dan lembaga terkait terus bekerja untuk memberantas penyalahgunaan narkoba demi mendukung misi besar Asta Cita. Langkah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk melindungi generasi bangsa,” ujar Jenderal Sigit.

Selain itu, upaya pemberantasan judi daring juga menunjukkan hasil signifikan dengan 789 kasus terungkap dan barang bukti senilai Rp 220 miliar. Langkah ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat moralitas masyarakat.

Di sisi lain, BNN juga memainkan peran penting melalui evaluasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini telah menjangkau 418 unit di seluruh Indonesia, dengan pendekatan komunitas untuk pemulihan penyalahguna narkoba. Direktur PLRKM BNN, dr. Amrita Devi, mengungkapkan bahwa program IBM berpotensi menjadi alternatif rehabilitasi yang lebih terjangkau dan efektif.

“Kami memastikan IBM memberikan dampak nyata, mulai dari pemulihan individu hingga penguatan resiliensi keluarga. Langkah ini akan terus kami tingkatkan dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor,” jelas dr. Amrita.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendorong peningkatan kapasitas petugas IBM melalui pelatihan intensif dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, serta sektor swasta. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia bergerak semakin dekat ke tujuan menciptakan masyarakat yang bebas narkoba.

Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk melindungi masa depan bangsa. Melalui pendekatan yang komprehensif, sinergi antar-lembaga, dan tindakan tegas di lapangan, pemerintah menunjukkan bahwa perang melawan narkoba adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar.

Dukungan penuh dari masyarakat diperlukan untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Perang total melawan narkoba ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan menyerah dalam melindungi masa depan bangsanya. [*]

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025