Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan langkah-langkah strategis yang sangat tepat dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus menjadi salah satu tonggak penting yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan dan melindungi HAM secara lebih terstruktur.
Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan HAM secara konkret.
Pasalnya, dengan adanya Kementerian Hak Asasi Manusia, maka hal tersebut merupakan keseriusan nyata dari Pemerintahan di era Prabowo-Gibran untuk menegakkan HAM.
Bukan hanya itu, namun sekaligus dapat menjawab berbagai tantangan masyarakat mengenai pemenuhan hak rakyat seperti bidang ekonomi dan sosial.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia,” katanya.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menegakkan HAM dan menjawab tantangan masyarakat terkait pemenuhan hak ekonomi dan sosial,” ujar Siane.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan UMR sebesar 6,5 persen, serta berbagai program sosial lainnya yang fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, juga menggarisbawahi komitmennya untuk terus menjunjung tinggi HAM sebagai pilar negara.
“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa,” ucapnya.
“Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” kata Pigai saat menerima audiensi dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Ia menambahkan bahwa kementeriannya sedang merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.
Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menyambut baik langkah pemerintah tersebut.
“JMSI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memperkuat penghormatan terhadap HAM. Media memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM,” ungkap Teguh.
Pertemuan antara JMSI dan Kementerian HAM ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin kolaborasi dalam memperkuat kebijakan HAM yang inklusif di Indonesia.
