• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Integritas Pemimpin Jadi Contoh, Prabowo-Gibran Dorong Pemerintahan Bersih

Integritas Pemimpin Jadi Contoh, Prabowo-Gibran Dorong Pemerintahan Bersih

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 5 December 2024

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen penuh untuk membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan terus menekankan penting pengawasan melekat kepada seluruh pengguna anggaran agar tidak ada kebocoran yang berpotensi menjadi korupsi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah cermin dari kualitas pemerintahan yang akan dibangun, dan keduanya siap menjadi contoh bagi seluruh jajaran pemerintahan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa segala macam bentuk korupsi di Indonesia harus dihentikan.
“Saya memberi peringatan bahwa korupsi harus berhenti di Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi jajaran pemerintahan yang melakukan korupsi selama masa kepemimpinannya. Indonesia sebagai negara besar, memiliki cita-cita yang luhur harus bersih dari korupsi. Negara ini harus bersih dari segala tindak korupsi, penyelundupan, manipulasi, praktik-praktik penyelewengan yang menggerus kekayaan negara.
“Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi pada korupsi dan pencurian serta penyelewengan. Berhenti! Berhenti! Berhenti!,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, kebocoran dari korupsi, judi daring, penyelundupan, segala macam manipulasi, penipuan, dan praktik curang telah mengakibatkan kekayaan nasional banyak yang hilang dan rakyat tidak bisa menikmatinya. Untuk itu, pihaknya bertekad memperbaiki hal tersebut.
“Saya sudah melihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, dan saya yakini kita bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani juga mengatakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ada toleransi untuk korupsi maupun hal-hal negatif yang berpotensi menghambat investasi.
“Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi, dan rule of law akan sangat ditegakkan,” kata Rosan.
Rosan berharap, investasi akan memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan adanya transfer teknologi. Pasalnya, Indonesia ingin memiliki lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
“Jadi harapannya pada saat mereka berinvestasi di saat bersamaan mereka juga membangun dan meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia kita, pekerja kita dan juga diharapkan adanya transfer teknologi,” jelas Rosan.
Dengan semangat yang positif dan penuh harapan, pemerintahan Prabowo-Gibran optimis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang pesat melalui kepemimpinan yang berintegritas dan pemerintahan yang bersih, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

{*}

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.