Program pemutihan utang yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terbebani oleh hutang. Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, kebijakan ini juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat sektor ekonomi rakyat.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melakukan pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Menurut Maman, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Jadi secara prinsip itu niatnya meringankan beban. Arahan dari Pak Presiden untuk mencoba meringankan saudara kita yang terbebani utang,” ujar Maman.
Maman menjelaskan bahwa dengan adanya pemutihan utang, pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mengembangkan usahanya karena terbebani utang akan mendapatkan angin segar. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kembali bangkit dan mengembangkan usaha mereka tanpa terhambat oleh beban utang masa lalu.
“Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memastikan masyarakat kecil mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi pada perekonomian nasional,” tambahnya.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop). Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan dukungannya terhadap langkah pemutihan utang tersebut, khususnya untuk 6 juta petani dan nelayan yang terjerat utang lama dalam skema Kredit Usaha Tani (KUT). Utang sebesar Rp8,3 triliun ini telah membebani petani dan nelayan sejak tahun 1998–1999, dan pemerintah berkomitmen untuk segera menghapuskan utang tersebut.
“Orang kalau punya utang kan beban, dan itu utang sudah hampir 26 tahun,” ujar Budi.
Ia menegaskan bahwa utang yang berlangsung selama lebih dari dua dekade ini tidak hanya membebani generasi saat ini, namun juga berpotensi menghambat keberlangsungan hidup generasi mendatang.
“Menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagih-kan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema kredit usaha tani,” tegasnya.
Budi berharap, dengan dihapusnya utang ini, para petani dan nelayan akan merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir dengan beban utang lama. Di sisi lain, hal ini juga akan menciptakan ruang bagi generasi muda untuk turut serta mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Program pemutihan utang ini tidak hanya memberikan keringanan bagi mereka yang selama ini terbebani, tetapi juga memberikan peluang baru bagi UMKM untuk berkembang. Dengan adanya kebijakan ini, pelaku usaha kecil diharapkan dapat lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan pemutihan utang ini, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan didukung oleh berbagai kementerian, merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa ekonomi Indonesia semakin inklusif. Dengan menghapus beban utang yang lama, masyarakat kecil dan UMKM diberikan kesempatan untuk kembali bangkit dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
