Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya terhadap pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan bebas dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada proses pemilihan yang berlangsung secara adil dan damai.
Dalam konteks Pilkada, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. Suasana yang kondusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua calon dapat bersaing secara sehat, tanpa menciptakan perpecahan di masyarakat. Pelaksanaan Pilkada yang damai akan mencerminkan kematangan demokrasi bangsa.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pentingnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar. Kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemantau, akan membantu menciptakan suasana yang aman dan transparan selama pemilihan.
Pelaksanaan Pilkada yang damai dan bebas dari unsur SARA merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, koordinasi yang baik antara Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah munculnya isu-isu yang dapat memecah belah. Dengan mengedepankan dialog dan kerjasama, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi pada terciptanya suasana pemilihan yang harmonis.
Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa Pilkada yang damai adalah fondasi untuk membangun demokrasi yang sehat. Dalam upaya ini, semua elemen masyarakat diharapkan untuk bersatu dalam mendukung proses pemilihan yang adil dan transparan. Dengan menghindari unsur SARA yang dapat memicu perpecahan, masyarakat diharapkan dapat lebih fokus pada program dan visi para calon, sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses dan membawa perubahan positif bagi daerah.
Selain itu, Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengatakan masyarakat untuk menjaga tahapan Pilkada agar tetap kondusif. Mengingat agar isu SARA tidak muncul dalam pilkada serentak, karena hal tersebut tidak relevan dan dapat mengganggu stabilitas politik. Masyarakat hanya perlu fokus pada visi dan misi para calon kepala daerah, tanpa memunculkan isu yang dapat mengganggu proses pemilihan.
Risnandar mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada serentak tahun ini dan bertemu dengan para calon kepala daerah setelah penetapan pasangan calon. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi dalam persiapan masa transisi. Komitmennya untuk mengunjungi semua pasangan calon kepala daerah di Pekanbaru, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini.
Selain itu, saat memperingati Hari Santri Nasional di seluruh Indonesia, Wakil Ketua Bidang Politik dan Kajian Strategis DPD AMPI, Farih Aszar, mengatakan santri di seluruh Indonesia untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming yang baru saja dilantik. Sebagaimana pemerintahan baru memerlukan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, termasuk santri, untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan progresif.
Farih menekankan pentingnya peran aktif santri dalam mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan aspirasi rakyat. Santri harus mendukung pemerintahan yang baru, sebagai bagian dari upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selain itu, mendorong untuk terlibat langsung dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai wilayah, dengan menegaskan tanggung jawab santri dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di tingkat daerah.
Peran santri dalam Pilkada tidak boleh sebatas sebagai pemilih pasif, tetapi harus menjadi penggerak yang memastikan proses berlangsung aman dan damai. Hari Santri Nasional menjadi panggilan bagi santri untuk memperkuat peran dalam menjaga bangsa dan negara, serta meningkatkan kapasitas dan keterlibatan dalam penyusunan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan meningkatnya partisipasi santri, optimis bahwa santri dapat menjadi kekuatan yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa santri diharapkan tidak hanya menjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga aktif terlibat dalam membentuk masa depan politik dan kebijakan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam upaya menciptakan Pilkada yang damai, semua pihak untuk bersama-sama menolak politik yang mengedepankan perpecahan. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas sangat krusial dalam mengedukasi pemilih mengenai pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon, bukan berdasarkan identitas SARA.
Pilkada membutuhkan kesediaan semua pihak untuk bersatu dalam mendorong demokrasi yang berkualitas. Kesadaran kolektif untuk menjaga kedamaian dan persatuan di tengah perbedaan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dan dengan semangat kebersamaan, Pilkada dapat menjadi momentum positif bagi kemajuan daerah.
Komitmen Presiden Prabowo untuk mendorong Pilkada damai tanpa SARA adalah langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Upaya ini memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap pilihan dilindungi. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta
