Bersinergi Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Demi Kelanjutan Pembangunan Nasional

Bersinergi Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Demi Kelanjutan Pembangunan Nasional

Oleh: Arista Paramita

Kepemimpinan Baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memancarkan optimisme bagi masa depan Indonesia. Pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024 lalu menandai babak baru dalam perjalanan bangsa, di mana harapan dan aspirasi rakyat Indonesia bisa terwujud melalui kebijakan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga permasalahan sosial yang mendasar, pemerintahan ini berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama mereka adalah pada pemerataan ekonomi, yang menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program pemerintah ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing nasional.

Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Rizal, menyambut positif pendekatan pembangunan berkelanjutan yang digagas Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Menurutnya, pengembangan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional sangat relevan dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini. Dengan memberdayakan UMKM, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dan dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Wapres Gibran, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas berbagai program kredit. Program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan wirausahawan baru, terutama di kalangan anak muda, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak serta memperkuat ekonomi lokal.

Dengan memberdayakan UMKM, pemerintah juga berharap dapat menciptakan ketahanan ekonomi dalam negeri. Menurut Dr. Rizal, UMKM yang kuat akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada investasi asing, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Langkah ini menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana negara-negara yang memiliki fondasi ekonomi lokal yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi eksternal.

Selain fokus pada UMKM, pemerintahan Presiden-Wapres Gibran juga akan melanjutkan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA). Hilirisasi telah menjadi kebijakan strategis dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Jokowi, dan terbukti membawa hasil yang signifikan. Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa strategi hilirisasi telah meningkatkan nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas secara pesat dalam satu dekade terakhir.

Menurut Bamsoet, rencana Presiden Prabowo untuk melanjutkan hilirisasi industri adalah langkah tepat yang akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri sebelum diekspor. Ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia lokal. Hilirisasi produk nikel, bauksit, tembaga, timah, dan sektor maritim merupakan beberapa contoh proyek hilirisasi yang akan terus didorong pemerintah.

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan. Wilayah yang kaya akan SDA, terutama di Indonesia Timur, akan semakin berkembang melalui industrialisasi berbasis SDA. Proses ini diharapkan menciptakan efek ganda (multiplier effect), seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah tersebut.

Selain itu, Salah satu proyek monumental dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Pembangunan IKN tidak hanya dipandang sebagai solusi atas masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi jembatan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Dengan pengembangan IKN, diharapkan akan terbentuk kawasan-kawasan ekonomi baru yang akan mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antarwilayah. Hal ini selaras dengan visi pemerintahan Presiden-Wapres Gibran untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan pentingnya sumpah yang diucapkan oleh para pemimpin bangsa, yang tidak hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan komitmen besar untuk memegang teguh konstitusi dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Dengan pendekatan yang terukur dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan, program pemerintah Presiden Prabowo-Wapres Gibran memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia ke arah pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif. Dukungan terhadap UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, kelanjutan hilirisasi industri, dan pembangunan IKN merupakan langkah-langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari akademisi, politisi, maupun organisasi masyarakat, menunjukkan bahwa program-program ini dinilai relevan dan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga keadilan sosial, menegakkan hukum, dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran berpotensi mewujudkan visi besar Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* kontributor Jendela Baca Institute

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025