• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Terima Penghargaan FAO, Bukti Keberhasilan Kepemimpinan Jokowi Swasembada Pangan dan Kesuksesan Program Pertanian

Terima Penghargaan FAO, Bukti Keberhasilan Kepemimpinan Jokowi Swasembada Pangan dan Kesuksesan Program Pertanian

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 2 October 2024

Terima Penghargaan FAO, Bukti Keberhasilan Kepemimpinan Jokowi Swasembada Pangan dan Kesuksesan Program Pertanian

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menerima penghargaan prestisius dari lembaga PBB Food and Agriculture Organization (FAO), berupa Agricola Medal. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinan Jokowi, yang berlangsung sebanyak empat kali pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah berhasil menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi Indonesia, bahkan di tengah tantangan global. “Menurut saya, Pak Jokowi sangat luar biasa karena mampu melaksanakan program pertanian dengan baik. Beliau yang membawa perekonomian Indonesia tetap kokoh saat negara lain stagnan,” ungkap Wamentan.

Keberhasilan swasembada pangan di era Jokowi dinilai sebagai pencapaian penting, mengingat Indonesia tidak perlu mengimpor beras medium selama empat kali capaian tersebut. “Prestasi ini mengulang kesuksesan yang pernah ditorehkan oleh Presiden Soeharto pada 1984 ketika Indonesia mencapai swasembada beras,” tambah Sudaryono.

Wamentan juga menyoroti peningkatan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah RTUP mencapai 28,4 juta rumah tangga, naik 8,74 persen dibandingkan tahun 2013. “Selama 10 tahun Presiden memimpin, Indonesia menghadapi berbagai krisis multidimensi, termasuk pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor tenaga kerja. Namun, pertanian tetap menjadi penyelamat perekonomian kita,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan 10 tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan kinerja yang luar biasa khususnya dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. “Apresiasi dari FAO merupakan bukti kerja keras para petani, termasuk para gubernur dan bupati di seluruh ndonesia.” ujar Armran.

Penghargaan Agricola Medal dari FAO dianggap sebagai pengakuan atas perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Sudaryono menyebut penghargaan ini bukan hal yang biasa. “Ini penganugerahan luar biasa karena FAO adalah lembaga pangan dunia, dan apa yang dilakukan presiden selama 10 tahun sungguh luar biasa,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Jokowi dianggap telah meninggalkan warisan kuat di sektor pertanian dan ketahanan pangan yang akan diteruskan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.