Keren, IDeaward 2024 – Mengapresiasi Kreativitas dan Inovasi Bangsa

Malam penganugerahan IDeaward 2024 yang diadakan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, menjadi ajang penghargaan paling bergengsi dalam menghormati instansi dan individu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kreativitas dan inovasi di Indonesia.

Acara ini mempertemukan para pemimpin nasional, tokoh kreatif, dan instansi pemerintahan yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui ide-ide kreatif dan inovatif.

IDeaward 2024 menghadirkan sejumlah kategori penghargaan yang diberikan kepada instansi dan tokoh-tokoh inspiratif di berbagai sektor. Berikut daftar lengkap nominasi yang telah lolos seleksi dan menerima penghargaan:

* Metaksosam, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI (Lomba Konten Aspirasi)
Penghargaan: Kreatif untuk Inovasi dalam Penyampaian Aspirasi Melalui Media Digital
Penerima: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si – Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI

* BTN
Penghargaan: Kreatif untuk Keberlanjutan dan Kreativitas Lingkungan
Penerima: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

* Pemkot Tangerang Selatan
Penghargaan: Kreatif untuk Inovasi Teknologi dan Infrastruktur
Penerima: Dr. TB. Asep Nurdin, S.Kom., M.Kom – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

* Provinsi Kalimantan Selatan
Penghargaan: Tokoh Perempuan Kreatif & Berpengaruh di Kalimantan Selatan
Penerima: Ibu Raudatul Jannah, SKM., M.Kes – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan

* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Penghargaan: Kreatif untuk Kolaboratif Pelayanan Publik dengan Badan Usaha
Penerima: Dr. Andreas Dipi Patria, S.Pi., M.Si – Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

* Pemprov Kalimantan Timur
Penghargaan: Kreatif untuk Keberlanjutan dan Kreativitas Lingkungan
Penerima: Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si – PJ Gubernur Kalimantan Timur

* BKKBN
Penghargaan: Kreatif untuk Inovasi Teknologi
Penerima: Soetriningsih S.Sos., M.Si – Direktur Komunikasi, Informasi & Edukasi.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

* Pemprov Sulawesi Utara
Penghargaan: Tokoh Kreatif & Inspiratif Pemerintah Daerah
Penerima: Prof. Dr. (H.C.) Olly Dondokambey, S.E. – Gubernur Sulawesi Utara

* PT Permodalan Nasional Madani
Penghargaan: Kreatif untuk Pertumbuhan UMKM
Penerima: SULARTO – Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani

* Kemendikbud
Penghargaan: Kreatif untuk Keterlibatan dan Kolaborasi Komunitas
Penerima: Hilmar Farid

* Kemendikbud
Penghargaan: Kreatif untuk Warisan Budaya dan Pariwisata Lokal
Penerima: Nadiem Makarim

* Kejaksaan Republik Indonesia
Penghargaan: Kreatif untuk Keterlibatan dan Kolaborasi Komunitas
Penerima: ST. Burhanudin – Jaksa Agung Republik Indonesia

* Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Penghargaan: Kreatif untuk Pemimpin Inovatif dalam Pembangunan Nasional
Penerima: Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad – Wakil Ketua MPR RI

* Kementerian Pemuda dan Olahraga
Penghargaan: Kreatif untuk Media Digital
Penerima: Dito Ariotedjo

* Kementerian PUPR
Penghargaan: Kreatif untuk Desain Arsitektur
Penerima: Basuki Hadimuljono

* Kementerian Koperasi dan UMKM
Penghargaan: Kreatif untuk Keterlibatan dan Kolaborasi Komunitas
Penerima: Fiki Satari

* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penghargaan: Kreatif untuk Keberlanjutan dan Kreativitas Lingkungan
Penerima: Sigit Reliantoro

Acara ini tidak hanya memberikan penghargaan kepada inovator dan pemimpin di bidangnya, tetapi juga menjadi ajang inspirasi bagi para peserta untuk terus mendorong ide-ide kreatif yang mampu membangun masa depan Indonesia. Kami percaya bahwa semangat inovasi yang ditunjukkan oleh para pemenang ini akan membawa dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Sementara itu Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
yang menerima penghargaan Kreatif untuk Keberlanjutan dan Kreativitas Lingkungan mengatakan trobosan yang dilakukannya adalah mengajak masyarakat termasuk siswa-siswa, bersama-sama mengubah lahan bekas tambang menjadi lahan hijau dan pariwisata.

“Sebelumnya ada banyak sekali lahan bekas tambang yang terbengkalai. Pemerintah provinsi dan pusat sebelumnya saling lempar tanggung jawab. Lantas setelah saya menjabat Pj Gubernur, saya inisiatif untuk berbuat saja apa yang kami bisa. Kami bersatu, termasuk menggerakkan siswa-siswa sekolah untuk melakukan tanam kembali lahan bekas tambang. Kini lahan-lahan bekas tambang itu hijau kembali,” kata Akmal Malik.

Menurut Akmal Malik, kira-kira hal itulah ide kreatif dan inovatif yang membuatnya mendapat penghargaan ini. “Itu lahan bekas tambang yang kami ubah jadi lahan hijau kembali, ada juga yang jadi lokasi wisata, itu jumlahnya ratusan ribu hektar,” kata Akmal Malik.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025