Kolaborasi Program AMANAH dan Rumpun Berdayakan UMKM Anyaman Bili Droe

Kolaborasi Program AMANAH dan Rumpun Berdayakan UMKM Anyaman Bili Droe

ACEH – Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) berdasarkan arahan Presiden Jokowi kembali menorehkan langkah penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh. Salah satu inisiatif terbaru yang menjadi sorotan adalah pendampingan kepada pengrajin anyaman Bili Droe di Aceh Besar, sebuah usaha yang menghidupkan kembali produk anyaman tradisional dengan inovasi produk turunan yang lebih modern. Kerja sama ini juga didukung oleh Rumpun Consulting, sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan industri kreatif di Aceh.

Anyaman Bili Droe memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari budaya Aceh, terutama dalam hal pertanian dan keseharian masyarakat lokal. Produk-produk anyaman ini dulunya hanya digunakan sebagai peralatan rumah tangga, seperti bakul untuk takaran zakat dan alat bantu dalam kegiatan pertanian.

Kini, melalui program pendampingan dari AMANAH, para pengrajin lokal berhasil mengembangkan produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat menembus pasar nasional.

Ibu Sri, salah satu pengrajin Bili Droe yang terlibat dalam program pendampingan ini, menceritakan sejarah singkat mengenai anyaman tersebut.

“Dulu anyaman ini hanya digunakan untuk membuat bakul-bakul besar sebagai alat takar zakat kami, yang biasa dipakai dalam kegiatan pertanian. Namun, seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1981 kami mulai mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Barang-barang anyaman kami dulunya dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah,” ungkap Ibu Sri.

Kini, dengan adanya dukungan dari Program AMANAH, produk Bili Droe mengalami transformasi yang signifikan. Selain tetap mempertahankan nilai tradisional, pengrajin juga mulai mengeksplorasi berbagai desain baru yang lebih menarik.

“Program AMANAH memberikan kami banyak ilmu baru, terutama dalam hal desain produk. Kami belajar untuk mengembangkan produk yang lebih variatif, seperti home décor, dan ini tentunya membuka lebih banyak peluang untuk kami sebagai pengrajin,” tambah Ibu Sri.

Pendampingan dari tim Rumpun Consulting menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi produk Bili Droe. Menurut Pak Iman, salah satu anggota tim Rumpun yang terlibat dalam pendampingan ini, anyaman Bili merupakan warisan budaya Aceh yang tersebar di berbagai daerah. Namun, tidak semua wilayah memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk turunan yang inovatif seperti yang dilakukan oleh tim Bili Droe.

“Anyaman Bili banyak ditemukan di Aceh, tapi yang membedakan Bili Droe adalah kemampuannya dalam mengembangkan produk turunan yang berhasil mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah pengembangan produk home décor, yang kini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan UMKM ini,” ujar Pak Iman.

Melalui program pendampingan ini, para pengrajin mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, baik dari segi desain maupun teknik produksi.

Selain itu, juga diajarkan bagaimana mengembangkan pasar yang lebih luas, sehingga produk Bili Droe dapat bersaing dengan produk-produk kreatif lainnya di pasar domestik maupun internasional.

Usaha keras para pengrajin Bili Droe juga telah diakui melalui berbagai penghargaan yang diraih. Produk-produk anyaman ini telah beberapa kali mendapatkan award atas inovasi dan kualitasnya, menunjukkan bahwa warisan budaya Aceh dapat terus hidup dan berkembang melalui sentuhan kreatif dari generasi muda.

Ibu Sri mengungkapkan harapannya untuk masa depan UMKM di Aceh.

“Kami sangat berterima kasih kepada AMANAH yang telah memberikan kami pelatihan dan pendampingan ini. Harapan kami ke depannya adalah agar UMKM di Aceh bisa semakin maju dan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Ini adalah langkah awal yang sangat baik,” katanya.

Dengan dukungan penuh dari AMANAH dan Rumpun Consulting, UMKM anyaman Bili Droe kini menjadi contoh sukses dari bagaimana inovasi dan kemitraan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan ekonomi Aceh.

*

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025