Sekjen PP Muhammadiyah Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Dan Dukung Keberlanjutan Program Presiden Terpilih

Sekjen PP Muhammadiyah Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Dan Dukung Keberlanjutan Program Presiden Terpilih

*Jakarta* – Sekjen PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun pemerintahannya.

Mu’ti menilai, pemerataan dan percepatan pembangunan di Indonesia era Presiden Jokowi berjalan secara masif dan signifikan, sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kerjasama dengan Muhammadiyah berjalan dengan baik di berbagai bidang.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun memimpin Indonesia, dan kerja sama yang terbangung antara Presiden Jokowi dengan Muhammadiyah di berbagai bidang,” ujar Mu’ti.

Mu’ti juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengapresiasi dan menghormati pemimpin yang telah banyak memberikan capaian-capaian yang luar biasa di berbagai bidang dan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengapresiasi dan menghormati pemimpinnya dengan objektif menilai secara komprehensif capaian yang sudah diraih oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya harus kita apresiasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mu’ti juga meminta kepada masyarakat agar menjaga pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan aman dan damai, sehingga kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga dan tetap bermartabat.

“Dengan modal pengalaman Pilpres dan Pileg, bagaimana nanti kita bisa mewujudkan Pilkada Serentak secara adil, aman, damai dan tidak ada politik uang dengan masyarakat yang memiliki tenggang rasa terhadap mereka yang berbeda pilihan,” kata Mu’ti.

Mu’ti juga mengimbau kepada masyarakat agar mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan program-program untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus menerima hasil Pemilu itu sebagai bagian dari konsekuensi kita memilih sistem demokrasi. Sehingga terpilihnya Prabowo dan Gibran tidak hanya kemenangan bagi mereka, namun sebagai kemenangan bangsa Indonesia. Karena Pemilu yang damai, tertib itu menjadi bagian dari kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” ujar Mu’ti.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025