• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Sepuluh Tahun Kemajuan Papua sebagai Bagian Integral NKRI di Bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

Sepuluh Tahun Kemajuan Papua sebagai Bagian Integral NKRI di Bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 19 September 2024

Sepuluh Tahun Kemajuan Papua sebagai Bagian Integral NKRI di Bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

Oleh: Rehuel Kambu

Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden RI ketujuh telah membawa transformasi besar bagi Bumi Cenderawasih. Presiden Jokowi, pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta, sejak awal masa jabatannya menegaskan bahwa pembangunan di Papua menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Dengan visi Indonesiasentris, Kepala Negara memastikan bahwa wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi tersebut mendapatkan perhatian penuh dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Dalam satu dekade terakhir, Bumi Cenderawasih telah mengalami percepatan pembangunan yang signifikan, terutama di bidang infrastruktur. Jalan Trans Papua, bandara-bandara baru, serta pelabuhan yang semakin modern adalah bukti nyata dari komitmen Presiden Joko Widodo. Kemajuan tersebut telah membuka konektivitas antarwilayah di Papua, mempermudah akses bagi masyarakat yang selama ini terisolasi, dan membuka peluang ekonomi yang semakin luas.

Menurut Hendrina Dian Kandipi, Kepala Perum LKBN Antara Biro Papua, pembangunan infrastruktur di wilayah berjuluk Surga Kecil di Timur Indonesia itu mengalami perkembangan masif selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

Proyek infrastruktur seperti Jalan Trans Papua tidak hanya memperlancar transportasi dan distribusi barang, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan infrastruktur tersebut telah mengurangi ketimpangan antarwilayah dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di daerah pedalaman untuk menikmati pelayanan publik yang lebih baik.

Presiden Joko Widodo juga sering melakukan kunjungan langsung ke wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia. Menurut Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih pada pelaksanaan Pemilu 2024, Prabowo Subianto bahwa pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta itu merupakan Kepala Negara yang paling sering berkunjung ke Papua selama masa jabatannya.

Kehadirannya secara langsung di tengah masyarakat Papua telah memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan sesuai rencana.

Kehadiran Presiden Jokowi di lapangan juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi masyarakat, karena mereka merasa didengar dan diperhatikan langsung oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1961 tersebut.

Selain pembangunan infrastruktur, wilayah berjuluk Kota Emas itu juga mengalami peningkatan dalam berbagai sektor sosial dan ekonomi. Presiden Jokowi memastikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan di Papua.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan akses terhadap modal usaha. Dengan adanya infrastruktur yang semakin memadai, masyarakat Papua kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, baik melalui pertanian, perikanan, maupun usaha kecil dan menengah.

Pembangunan di Papua juga merupakan bagian dari upaya Presiden RI ketujuh dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala Negara sering menegaskan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah agar tidak ada lagi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Pembangunan Indonesiasentris tersebut terus berjalan, di mana Papua mendapatkan porsi perhatian yang sama seperti wilayah lain di Indonesia. Dengan demikian, Papua tidak lagi menjadi wilayah yang terpinggirkan, tetapi telah menjadi bagian integral dari NKRI yang terus maju dan berkembang.

Transformasi yang terjadi di Papua selama 10 tahun terakhir juga diakui oleh berbagai pihak sebagai hasil dari komitmen yang kuat dari pemimpin bangsa kelahiran Surakarta tersebut. Prabowo Subianto menilai bahwa pembangunan di Papua mengalami percepatan pesat, dan ini tidak terlepas dari komitmen Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia, termasuk Papua, mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari aspek fisik, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya peran masyarakat Papua dalam mengawal pembangunan yang sedang berlangsung. Masyarakat Papua diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan partisipasi masyarakat, pembangunan di Papua akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selama sepuluh tahun terakhir, Papua telah mengalami perubahan yang drastis. Tidak hanya dari segi infrastruktur yang kian modern, tetapi juga dari segi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia pertama yang berasal dari luar kalangan elite politik atau militer tersebut telah membuahkan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Papua kini bukan lagi wilayah yang terisolasi, tetapi telah terhubung dengan baik melalui berbagai proyek infrastruktur yang telah selesai dan yang masih berlangsung. Masyarakat Papua kini dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.

Bumi Cenderawasih terus mengalami perkembangan positif, dan ini semua tidak lepas dari upaya keras serta komitmen Presiden Jokowi dalam memastikan bahwa pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai di seluruh pelosok negeri.

Dengan keberhasilan yang telah diraih selama 10 tahun terakhir, Papua berdiri tegak sebagai bagian integral NKRI yang terus tumbuh dan berkembang. Transformasi yang terjadi di wilayah berjuluk Surga Kecil di Timur Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang sejahtera dan mandiri, seiring dengan pembangunan yang terus berlanjut.

*) Pengamat Politik Papua dan Wilayah Terpencil – Pusat Studi Politik Indonesia Timur

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.