Apresiasi 10 Tahun Jokowi, Masyarakat Dukung Dan Sambut Prabowo dengan Harapan Baru

Apresiasi 10 Tahun Jokowi, Masyarakat Dukung Dan Sambut Prabowo dengan Harapan Baru

Jakarta — Pemerintahan Presiden Joko Widodo memasuki tahun ke-10, dan masyarakat menunjukkan apresiasi yang tinggi atas berbagai pencapaian yang telah diraih. Di tengah berbagai program pembangunan yang terus berjalan, masyarakat Indonesia kini menyambut dengan antusias transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Harapannya adalah agar Prabowo dapat melanjutkan pembangunan nasional yang telah diletakkan fondasinya oleh Presiden Jokowi, sehingga bangsa Indonesia dapat semakin maju.

Dalam rangka memperkuat proses transisi ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang diadakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Sidang ini berfokus pada pembahasan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

AHY menegaskan pentingnya Sidang Kabinet Paripurna ini sebagai langkah strategis dalam menjaga kelancaran transisi. “Sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal strategis, yang saya tahu tentang transisi kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sebuah fase yang perlu kita kawal bersama,” ungkap AHY.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menekankan pentingnya persiapan di kementerian yang ia pimpin. Ia memastikan bahwa jajarannya telah menyiapkan baseline yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru, termasuk pelaksanaan reforma agraria yang telah menjadi salah satu prioritas utama Kementerian ATR/BPN selama pemerintahan Jokowi. Hal ini menjadi langkah konkret dalam memastikan program-program strategis yang telah berjalan dapat diteruskan oleh pemerintahan baru.

“Saya sendiri sambil terus berusaha untuk menuntaskan tugas-tugas, target-target pencapaian sampai dengan Oktober 2024 ini. Ini penting untuk mengetahui mana saja yang sudah on the track, yang sudah baik capaiannya agar bisa dilanjutkan,” tambah AHY.

Proses transisi kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober mendatang diharapkan berjalan dengan baik dan mulus. AHY berharap, tidak hanya di Kementerian ATR/BPN, namun juga di seluruh elemen pemerintahan, setiap proses transisi dapat dilakukan dengan optimal sehingga Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat melanjutkan program-program yang masih memerlukan perhatian dan penyempurnaan.

Program reforma agraria menjadi salah satu capaian penting yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru, dengan harapan program ini dapat diteruskan untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dengan semangat optimisme yang tinggi, masyarakat pun berharap agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat meneruskan legacy positif yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai capaian infrastruktur, kebijakan ekonomi, hingga reformasi birokrasi menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional di masa mendatang.

Dalam semangat keberlanjutan ini, bangsa Indonesia berdiri tegak menyambut era baru pemerintahan dengan harapan bahwa proses transisi akan berjalan lancar, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pembangunan di IKN yang semakin maju menjadi simbol dari komitmen keberlanjutan pembangunan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintahan baru.

Sebagai bangsa yang bersatu, Indonesia kini menantikan babak baru dalam sejarah, dengan keyakinan bahwa fondasi yang kuat akan membawa masa depan yang cerah di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025