• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Dukung Kelancaran Transisi Dan Sukseskan Program Pemerintahan Baru Prabowo Subianto

Dukung Kelancaran Transisi Dan Sukseskan Program Pemerintahan Baru Prabowo Subianto

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 16 September 2024

Dukung Kelancaran Transisi Dan Sukseskan Program Pemerintahan Baru Prabowo Subianto

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara tegas meminta dukungan penuh dari aparat TNI dan Polri serta anggota Kabinet Indonesia Maju untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas negara selama masa transisi ini, agar berjalan efektif dan tanpa gangguan.

“Saya meminta TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas, mendukung penuh transisi pemerintahan, agar pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto berjalan mulus,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan, mengingat bulan Oktober mendatang akan dilangsungkan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Selain itu, bulan November juga akan diadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

“Pastikan tidak ada gejolak yang berpotensi mengganggu proses transisi. Kita harus menjaga agar segala proses berjalan baik dan lancar,” tambahnya.

Presiden Jokowi juga menyerukan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk menyokong sepenuhnya program kerja presiden terpilih. Ia menekankan pentingnya merampungkan program-program prioritas dan segera melakukan eksekusi regulasi yang diperlukan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto, yang memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka, tidak membentuk tim transisi khusus, namun memilih membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi. Tim ini memiliki peran serupa dengan tim transisi, yang bertugas mengakomodasi langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran program kerja pemerintah baru.

Presiden Jokowi telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan mendatang dengan mengakomodasi beberapa loyalis Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju, termasuk Thomas Djiwandono dan Supratman Andi Agtas. Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan percepatan pelaksanaan program kerja Prabowo-Gibran setelah pelantikan.

Jokowi juga meminta pemerintah untuk menjaga situasi kondusif dan stabilitas keamanan selama proses transisi ini, serta mengantisipasi adanya potensi gejolak yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan.

“Untuk tetap tumbuh, kita harus menjaga stabilitas. Jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk,” tegas Jokowi.

Dengan transisi yang mulus dan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, pemerintahan Prabowo Subianto dapat segera bekerja efektif dan melanjutkan pembangunan nasional demi kemajuan masyarakat Indonesia.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.