• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Andal Jelang Pelaksanaan ISF 2024

Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Andal Jelang Pelaksanaan ISF 2024

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 1 September 2024

Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Andal Jelang Pelaksanaan ISF 2024

JAKARTA — Pemerintah pastikan pasokan listrik andal jelang pelaksanaan International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Menyambut ISF 2024, pemerintah melalui PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan keandalan pasokan listrik selama rangkaian acara penting tersebut berlangsung.

Terdapat langkah konkret yang PLN UID Jakarta Raya siapkan dalam menjamin ketersediaan listrik andal.

Penggunaan daya hingga mencapai 8.919 MW dan beban puncak sebesar 5.882 MW, selain itu, PLN juga memiliki cadangan daya sebesar 3.037 MW atau sekitar 35,05 persen yang siap digunakan selama masa siaga.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 4 posko siaga khusus di beberapa lokasi strategis yang dekat dengan venue acara.

Kehadiran posko siaga tersebut beroperasi selama 24 jam untuk memastikan adanya respon cepat terhadap segala kemungkinan gangguan listrik.

“PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam mendukung suksesnya acara berskala internasional seperti ISF 2024 ini,” kata Lasiran.

“Seluruh tim sudah siap siaga, dan kami akan terus memantau kondisi sistem kelistrikan secara real-time selama acara berlangsung,” tambahnya.

Pemerintah memang sudah sangat siap untuk menggelar ISF 2024 untuk kedua kalinya yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 September 2024 di Jakarta Convention Center.

Termasuk pula, dari sektor pengamanan melalui rangkaian proses persiapan yang sangat matang dari aparat keamanan.

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan bahwa kegiatan pengamanan tersebut melibatkan ribuan personel.

“Dalam operasi ini, personel yang dilibatkan sebanyak 4.730 personel,” ujarnya.

Sementara itu, terkait matangnya seluruh rangkaian persiapan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sangat optimis bahwa ISF 2024 berjalan dengan sukses dan mampu melahirkan beragam solusi konkret untuk keberlanjutan.

“Saya yakin ISF tahun ini akan menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi internasional untuk meningkatkan akses pendanaan hijau, serta proses knowledge sharing untuk meningkatkan kemampuan SDM yang siap merangkul masa depan Net Zero,” katanya.

“Forum ini juga sekaligus akan menjadi forum keberlanjutan yang inklusif untuk setiap lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.