• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Dirasa Pemerintah Krisis Moral, Mahfud MD Bongkar Siap Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Dirasa Pemerintah Krisis Moral, Mahfud MD Bongkar Siap Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 24 January 2024

Oleh: Medina Usisanti (Netizen di Surakarta)

Konflik yang terjadi menjelang pemilihan presiden yang akan dilaksanakan kurang dari satu bulan ini marak terjadi. Saling sikut dan saling senggol menjadi makanan sehari-hari bagi pejabat-pejabat yang ikut andil memeriahkan pilpres tahun 2024 ini.

Semakin dekat dengan pemilu maka semakin panas situasi politik di Indonesia, moral dan etika tak lagi penting di sini. Karena memenangkan pemilihan umum ini harga mati dan beberapa oknum tak bertanggung jawab rela melakukan hal-hal diluar nalar yang tak wajar dilakukan di negeri ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD pun setuju dengan pernyataan di atas. Semakin dekat dengan jadwal pemilihan umum, banyak sekali hal-hal tak benar yang beliau rasakan selama menjabat sebagai Menkopolhukam sekaligus calon wakil presiden. Beliau secara terang terangan menyatakan bahwa negara sudah tidak netral dalam ajang pemilu ini, banyak sekali hal-hal janggal di luar kekuasaan beliau yang terjadi. Hal ini tidak hanya membuat Menkopolhukam tersebut terheran-heran, namun seluruh rakyat Indonesia dibuat heran atas tindakan yang dilakukan pemerintah ini.

Mahfud MD sebenarnya telah memprediksi hal ini terjadi karena memang setiap menjelang pilpres, banyak hal-hal yang janggal terjadi. Menurutnya pemerintahan tak lagi bekerja untuk rakyat dan malah terdapat keberpihakan. Mahfud MD yang merupakan seseorang yang bekerja untuk negara merasa bahwa masa kerja nya harus diselesaikan segera karena Ia tak ingin bekerja bukan untuk rakyat melainkan memenuhi kepentingan seseorang. Maka dari itu, pada acara “Tabrak Prof!”, beliau menyampaikan akan segera melepas jabatannya sebagai Menkopolhukam. Tak hanya sebab itu, beliau juga tak ingin masyarakat melihat dirinya sebagai cawapres yang merangkap jabatan walaupun sudah tertera bahwa siapapun yang mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden tak harus mencopot jabatan yang sekarang diemban, baik itu Menteri hingga walikota.

Mahfud tak semena-mena melepaskan tanggung jawab ini, selama beliau bertarung untuk pemilu, beliau menjelaskan bahwa tugas-tugasnya sebagai Menkopolhukam tidak sama sekali diabaikan, malah segala pekerjaan yang ada di meja beliau dapat diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Beliau juga memberikan rasa terima kasih yang besar kepada Jokowi karena telah mengamanahkan beliau sebagai Menkopolhukam. Beliau juga menjelaskan bahwa rasa hormat beliau kepada Jokowi dan juga jajaran pemerintahan tidak berkurang sedikitpun. Beliau bersaksi bahwa selama menjabat sebagai wakil rakyat, hakim konstitusi, dan Menteri di bawah perintah Jokowi, beliau banyak belajar dari Jokowi. Mahfud juga menjamin setelah lepas tanggung jawab ini, beliau akan memastikan bahwa masa transisi berjalan lancar dengan memilih pengganti yang kompeten dan sesuai dengan cara kerja beliau selama ini.

Tindakan yang bisa dibilang frontal ini adalah sebuah gambaran dan Pelajaran bagi pejabat-pejabat yang lainnya untuk tidak menggunakan fasilitas yang disediakan negara untuk kepentingan kampanye ataupun kepentingan partai. Mahfud sekali lagi menegaskan bahwa pejabat negara bekerja untuk negara dan untuk rakyat, bukan bekerja di bawah naungan partai semata. Selama berkampanye, Mahfud lewat tindakan-tindakannya juga berusaha mengajarkan hal ini kepada pejabat yang lainnya. Contohnya pada saat beliau berkunjung ke kampung atau desa dalam rangka berkampanye, beliau tak ingin dijemput ataupun dikawal oleh polisi dan sejenisnya. Beliau sangat ketat dalam membedakan mana saatnya beliau bekerja untuk rakyat dan mana saatnya beliau berkampanye.

Ganjar juga mendukung Keputusan Prof. Mahfud ini dengan menjelaskan tentang kekhawatirannya akan adanya conflict of interest yang sangat fatal. Demi mencegah konflik tersebut terjadi, Ganjar mendukung penuh Keputusan Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. Ganjar siap untuk menjadi tempat ‘pulang’ Mahfud setelah berkecimpung di dalam pemerintahan. Ganjar sangat mengerti apa yang dibicarakan oleh Mahfud secara beliau juga sudah lama lepas jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar dan Mahfud juga sempat menyampaikan bahwa pejabat-pejabat yang lainnya sebaiknya mundur dari jabatannya jika ikut dalam hiruk pikuk pemilihan umum, walaupun sudah ada pemberitahuan bahwa pejabat tak perlu mundur. Ganjar bahkan menyebutkan nama Mahfud ketika mengambil contoh-contoh pejabat yang sebaiknya lepas jabatan.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.