Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Sudah Sumpah Al-Quran Agar Netral di Pilpres 2024

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

JK mengatakan netralitas seorang presiden tercantum dalam sumpah jabatan. Ia menyebut Jokowi juga disumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran.

“Saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden,” kata JK di Kediamannya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, Rabu (10/1).

“Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” imbuhnya.

JK mengatakan Jokowi bakal melanggar dua sumpah sekaligus jika tidak netral dalam pemilu yaitu melanggar sumpah pada Undang-undang dan sumpah pada Al-Quran.

Tak hanya kepada Jokowi, JK juga mengingatkan kepada pejabat lain agar tetap netral dalam Pemilu 2024.

“Jadi seorang pejabat ya bukan hanya presiden tidak adil itu melanggar sumpahnya jadi dua kena, Allah kena, Undang-undang kena ya,” jelas dia.

Lebih lanjut, JK juga mengingatkan agar jajaran TNI-Polri tetal netral dalam kontestasi politik tahun ini. Menurutnya, Jokowi telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk menjaga netralitas.

“Jadi di sini kalo tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya,” ujarnya.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025