Petuah Kyai Gontor Kepada Alumni yang Berkiprah di Tengah Masyarakat

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A, meminta agar alumni Gontor yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) agar lebih meningkatkan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

“Sebaiknya IKPM ini bukan perkumpulan yang sifatnya nostalgia karena nostalgia tidak ada akhirnya, tapi ditingkatkan lagi lebih fungsional dengan memerankan alumni di bidangnya masing-masing,” kata Kiai Amal.

Kiai Amal menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan sambutan di acara Silaturahim Peserta Sujud Syukur Peringatan 100 Tahun Gontor
Koordinator PP IKPM Gontor dengan Pimpinan PMDG di Aula Rabitah, Selasa, 26 September 2023.

Kiai Amal menceritakan pengalaman beliau ketika diamanati jadi ketua umum PP IKPM pada tahun 1988.

“Pertama kali yang saya omongkan adalah ungkapan Syeikh Hasan Basyuri, menteri wakaf (laysal ma’hadu bibinaihi lakin biabnaihi. Tahun sekian itu belum ada gedung di Gontor yang ada omah gedek dan yang dilihat dari Gontor saat itu peran alumninya,” katanya.

Sebelum sambutan dari Kiai Amal, Ketua Panitia Peringatan 100 tahun PMDG, Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed.,M.Phil, juga menyampaikan sambutan di depan ratusan undangan alumni Gontor menjelaskan tentang rentetan acara peringatan 100 tahun PMDG.

“Gambaran peringatan 100 tahun berlangsung dalam tempo yang cukup lama karena ada perbedaan antara Hijriah dan Masehi. Maka, pembukaan peringatan 100 tahun ikut kalender Hijriah dan penutupan ikut Masehi,” kata Ustadz Hamid.

Ustadz Hamid juga menjelaskan, sesuai dengan hasil sidang Badan Wakaf PMDG selama peringatan 100 tahun yang akan berlangsung hingga 2026 harus ada sebuah legacy yang dipersembahkan dari semua kegiatan tersebut.

“Kegiatan 100 tahun Gontor harus ditingkatkan menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat buat umat. Kegiatan ini akan dirayakan oleh seluruh pondok cabang, pondok alumni dan pesantren alumninya alumni,” kata Ustadz Hamid.

Meski demikian, Ustadz Hamid mengingatkan setiap kegiatan 100 tahun Gontor yang digelar oleh alumni lewat IKPM cabang harus sesuai dengan nilai-nilai kepondokmodernan, yang ada hubungannya dengan manfaat dengan masyarakat.

“Nilai yang penting dalam pondok ini adalah sistem wakaf, pondok ini diwakafkan oleh pendirinya, kita menjadi manusia-manusia wakaf dan kita harus membiasakan wakaf. Prinsipnya,
Gontor maju bukan karena dibantu tapi dibantu karena maju,” katanya.

Ustadz Hamid yang juga Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) menyampaikan semua kegiatan peringatan 100 tahun akan didokumentasikan.

“Di UNIDA ada banyak kegiatan yang bersifat legacy seperti percetakan 100 buku karya ilmiah baik alumni maupun bukan alumni. Kita juga akan mendatangkan Maher Zain, kemarin sudah ketemu di Manchester,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP IKPM, Ustadz Noor Syahid, menjelaskan acara silaturahim peserta Sujud Syukur Peringatan 100 Tahun Gontor
Koordinator PP IKPM Gontor diikuti oleh 273 orang.

Para undangan berasal dari alumni dari unsur IKPM Cabang se-Indonesia, Forum Pesantren Alumni (FPA), Forums Bisnis (Forbis), Forum Muballighin Alumni (FMA) dan calon-calon forum lain.

Bertepatan dengan momentum Sujud Syukur 100 tahun Gontor yang akan digelar 27 September 2023 besok, PP IKPM akan membentuk forum-forum alumni sesuai dengan profesinya masing-masing.

Di antara forum yang akan dibentuk antara lain, Forum Jurnalis Alumni Gontor, Forum Advokat, Forum Seniman, Forum Dokter dan Forum Olahragawan Alumni Gontor.

 

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By 0

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

All Rights Reserved © 2025