Majelis Nasional KAHMI Tolak Pertemuan aktivis LGBT di Indonesia

Jakarta – Rencana kegiatan pertemuan aktivis lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN di Jakarta, oleh Queer Advocacy Week ASEAN, mendapat penolakan tegas dari masyarakat.

Misalnya dari Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

“Sehubungan dengan rencana diselenggarakannya ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) pada tanggal 17-21 Juli 2023 di Jakarta, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyampaikan pernyataan sikap MENOLAK kegiatan tersebut dengan berbagai pertimbangan,” ujar Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekjen Majelis Nasional KAHMI Syamsul Qomar, dalam pernyataan sikap Majelis Nasional KAHMI, (13/7)

Adapun berbagai pertimbangan yang membuat Majelis Nasional KAHMI menolak kegiatan tersebut, yakni.

Yang pertama jelas Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bahwa Indonesia merupakan negara dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tertuang dalam sila pertama Pancasila.

“Maka ajaran agama yang selaras dengan
Pancasila menjadi dasar dalam penilaian terhadap tindakan dan perbuatan warga
negara,” jelas Doli.

Kemudian yang kedua, bahwa didalam Al Quran, Allah Tuhan yang mahakuasa mengabadikan bagaimana dahsyatnya laknat dan azab bagi pelaku homoseksual yang ada di era Nabi Luth as.

Dalam Surah Ash-Syu’araa’ ayat 165 – 166 Allah SWT berfirman: “Mengapa kamu
mendatangi (menyukai) jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.

Pertimbangan yang ketiga jelas Doli, bahwa sila kedua Pancasila menyebutkan tentang Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab. Ini perlu diartikan bahwa manusia yang beradab adalah mengikuti apa yang sudah ditunjukkan oleh agama.

Dalam Surah An Nisa ayat 1 Allah SWT
berfirman:“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa); dan dari keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak.”

“Pertimbangan yang keempat, bahwa keberadaan LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut
oleh mayoritas pemeluk agama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada penganut agama. Bahwa kelompok LGBT ingin menampilkan eksistensinya untuk bersanding dengan kelompok-kelompok
lainnya tentunya harus melihat perkembangan sosial budaya masyarakat,” jelas Doli.

Pertimbangan yang kelima jelas Doli, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kebebasan individu dan penghargaan hak-hak asasi manusia yang diinginkan kelompok LGBT tidak berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya penafsiran terhadap sila-sila Pancasila.

“Penafsiran terhadap Pancasila harus sejalan dengan budaya, tradisi dan
nilai-nilai agama berkembang di tengah-tengah masyarakat,” jelas Doli.

Demikian pernyataan sikap Majelis Nasional KAHMI terhadap rencana pelaksanaan kegiatan Queer Advocacy Week di Jakarta.

“Majelis Nasional KAHMI mengharapkan pihak yang berwenang untuk memeriksa inisiator dan akun-akun social media yang menjadi corong kampanye rencana
pelaksanaan kegiatan ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Doli.

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025