Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan di Papua

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan di Papua

Oleh : Marcellino Angel Krey

Pemerintah mendorong ketahanan pangan di Papua dan berkomitmen penuh agar rakyat di Bumi Cendrawasih tidak kelaparan. Program ini diapresiasi masyarakat dan mereka berterima kasih karena Presiden Jokowi sangat perhatian kepada warga Papua. Dengan kuatnya ketahanan pangan maka harga bahan pangan juga bisa ditekan karena hasil bumi ditanam di Papua dan tak perlu didatangkan dari pulau lain.

Indonesia dulu dikenal sebagai negeri agraris dan meski saat ini sudah era teknologi informasi, sektor pertanian tidak dilupakan. Agraria tetap penting karena pemerintah ingin mandiri. Sektor pertanian tetap diutamakan karena menunjang ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Pasokan dan stablitas harga pangan terus dijaga oleh pemerintah, agar stoknya aman. Ketahanan pangan wajib diutamakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Salah satu cara meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan pembangunan irigasi sehingga panen selalu berhasil.

Masyarakat berterima kasih kepada pemerintah karena pembangunan di Papua terus dilanjutkan, dan tidak ada kekhawatiran akan krisis pangan.
Presiden Jokowi meninjau lokasi pengembangan jagung Food Estate di Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Pada kesempatan itu, beliau meninjau panen jagung yang ditanamnya saat kunjungan bulan Maret lalu.

Lokasi panen berada di zona 9 dengan luas lahan jagung 39 ha. Melansir akun Instagram Kementerian PUPR, hasil panen mencapai 7 ton per hektare.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam panen tersebut adalah jagung yang di tanam 3 bulan lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Hasilnya cukup memuaskan.

Panen tersebut tak lepas dari dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan Food Estate Keerom. Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur.
Presiden Jokowi melanjutkan, proyek food estate Keroom, di Provinsi Papua jangan ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, apapun realisasi panen yang terjadi harus diperlihatkan ke publik. Beliau juga memberi catatan apa saja yang harus diperbaiki.
Dalam artian, pemerintah sangat perhatian kepada rakyat Papua dan berusaha meningkatkan ketahanan pangan dengan membuat food estate di Keerom. Dengan food estate maka akan ditanam jagung dan berbagai bahan pangan lain, sehingga rakyat Papua bisa swasembada. Mereka tidak akan kesulitan karena harus mendatangkan hasil bumi dari pulau lain, yang harganya lebih mahal.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanis Momot, menyatakan bahwa pemerintah akan membangun bendungan di Sorong sebesar 200×300 meter. Keberadaan bendungan ini selain untuk mencegah banjir juga untuk mengairi perkebunan sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan.
Yohanis melanjutkan, pembangunan infrastruktur di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor pertanian, yakni pembangunan sarana fisik menghadapi krisis pangan dan ekonomi di 2023. Pembangunan tersebut meliputi saluran irigasi sawah pada beberapa daerah pertanian diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Manokwari.
Dalam artian, pemerintah tak hanya membangun jalan raya sebagai infrastruktur di Papua. Namun pembangunan bendungan juga penting untuk menunjang ketahanan pangan di Bumi Cendrawasih.
Begitu pula dengan pembangunan saluran irigasi, sangat penting untuk menunjang pertanian di Papua. Dengan irigasi maka para petani tidak akan kesulitan saat musim kemarau karena pengairannya mencukupi, sehingga panennya selalu berhasil.
Ketahanan pangan rakyat Papua sangat penting karena letaknya yang sangat jauh dari Jawa dan daerah penghasil padi lainnya. Meski makanan pokok masyarakatnya berupa ubi dan sagu, tetapi saat ini sudah bergeser menjadi nasi. Banyaknya penduduk yang berstatus pendatang juga mengubah kebiasaan masyarakat di Bumi Cendrawasih sehingga mereka juga menikmati nasi sebagai makanan sehari-hari.
Saat ini ada persawahan padi di Manokwari Selatan dan Sorong. Akan tetapi pemerintah agak khawatir akan persediaan gabah, karena berpengaruh sekali pada ketahanan pangan rakyat. Oleh karena itu untuk mendukung persawahan maka dibangunlah bendungan dan saluran irigasi.
Untuk mendukung ketahanan pangan maka pemerintah menargetkan 6 hingga 7 ton beras dalam panen raya di Papua. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa untuk mencapai target maka akan dibangun 1.000 hektar persawahan di Papua.
Dengan persawahan dan irigasi maka pemerintah optimis panen padi akan selalu berhasil sehingga meningkatkan ketahanan pangan di Papua. Masyarakat tidak usah membeli beras dari pulau lain, yang masa tunggunya lama dan harganya lebih mahal. Namun mereka bisa swasembada beras dan hasil pertanian lain.
Pemerintah juga gencar membuat persawahan baru yang dibuka di luar Pulau Jawa, terutama Papua. Di Jawa sudah terlalu padat penduduk oleh karena itu dicarilah tempat lain. Untuk menanam padi maka disesuaikan dengan jenis tanahnya dan dipilihlah bibit berkualitas unggul, sehingga hasilnya berlimpah dan memuaskan.
Pemerintah melakukan pembangunan yang masif di Papua, tak hanya jalan raya dan jalan penghubung antar wilayah, tetapi juga pembangunan irigasi dan bendungan. Juga ada food estate di Keerom yang sedang panen jagung. Hal ini dilakukan agar ketahanan pangan di Bumi Cendrawasih selalu terjaga. Masyarakat Papua tidak akan takut kelaparan karena sudah swasembada beras dan hasil tani lainnya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Kalimantan

 

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025