Pengembangan Smart Meter AMI Oleh PLN Mendapat Dukungan Komisi VII DPR RI

PT PLN (Persero) mengembangkan penggunaan _smart meter Advanced Metering Infrastructure_ (AMI) sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Langkah ini diapresiasi oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PLN yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/7).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan Komisi VII DPR RI mendorong PLN untuk bisa mengembangkan _smart meter_ AMI ini. Sebab, menurutnya teknologi ini mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik.

“Kami mendorong PLN untuk melakukan pengembangan serta kajian yang komperhensif terkait AMI ini. Kami juga mendorong PLN untuk bisa meningkatkan keamanan mengingat instalasi ketenagalistrikan merupakan infrastruktur nasional yang vital,” ujar Eddy.

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menilai penerapan _smart meter_ memang perlu dipercepat di Indonesia. Sebab, berkaca dari negara lain, teknologi ini justru meningkatkan keandalan pasokan listrik dan juga mampu meningkatkan efisiensi.

“Untuk _smart meter_ saya setuju untuk diadakan di Indonesia secepat mungkin, karena di negara lain sudah dilaksanakan dan itu sangat membantu efisiensi dan kontrol listrik,” ujar Karding.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan _smart meter_ AMI sendiri merupakan alat pengukur penggunaan listrik yang dilengkapi dengan fitur komunikasi dua arah untuk penyediaan informasi yang komprehensif. Dengan AMI, baik PLN maupun pelanggan dapat melakukan monitoring dan kontrol penggunaan listrik secara _real-time._

“Penerapan _smart meter_ berbasis AMI ini membawa banyak manfaat, seperti pembacaan data meter secara _real-time_ dan dilakukan dari jarak jauh sehingga tidak diperlukan lagi pembacaan meter ke lokasi,” jelas Darmawan.

Selanjutnya, dengan sistem ini para pelanggan bisa mengetahui profil penggunaan energi listrik sekaligus tagihan listrik berjalan. Pelanggan juga bisa menghitung energi listrik secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile.

Darmawan meyakinkan penggantian kWh meter lama ke _smart meter_ AMI dilakukan secara gratis dan tidak akan membebani pelanggan. Dalam penggunaan _smart meter_ AMI PLN juga PLN mengedepankan keamanan data pelanggan.

“Kami bisa menjamin untuk keamanan data pelanggan, karena ini memang kami kelola sendiri melalui _subholding_ kami yaitu PLN Icon Plus,” kata Darmawan.

Dari sisi PLN, kata Darmawan adanya _smart meter_ AMI ini merupakan lanjutan digitalisasi di sisi hilir. Sebab, PLN sendiri telah melakukan berbagai langkah digitalisasi mulai dari pembangkit, jaringan transmisi dan juga distribusi. Apalagi, ke depan kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan semakin bertumbuh seiring dengan agenda transisi energi.

“Pembangkit yang bersumber dari energi yang _intermittent_ dan bergantung pada cuaca perlu pengendalian secara digital dan otomatis, agar tidak berdampak pada keandalan pasokan listrik dan pelayananan kepada pelanggan. Sehingga _smart meter_ AMI ini menjadi bagian dari akselerasi transisi energi,” ujar Darmawan.

Lewat penyempurnaan digitalisasi ini diharapkan bisa membangun sistem kelistrikan yang lebih andal di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia melakukan transisi energi dalam menuju _net zero emission_ pada 2060.

 

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025