20 Juta Peserta Bansos Jadi Anggota Koperasi Merah Putih untuk Peningkatan Kesejahteraan

JAKARTA – Sebuah langkah monumental diambil pemerintah dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial.

Sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai program bantuan sosial akan diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani resmi memperkenalkan program ini dengan penyesuaian pada kebutuhan lokal. Yani menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih akan dikelola secara gotong royong oleh desa, berlandaskan musyawarah, dan berpihak pada masyarakat kecil seperti petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah formal, tapi alat perjuangan membangun ekonomi kerakyatan. Ini milik masyarakat, bukan pemerintah. KMP akan menjadi kanal penyaluran bansos yang lebih cepat dan transparan, tanpa harus menunggu seremoni,” tegas Yani.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendukung penuh program ini. Ia menyebut 20 juta penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako memiliki potensi besar sebagai anggota koperasi dan penyedia produk. Bahkan, 7.242 KPM graduasi dinilai layak menjadi pengurus koperasi.

“Kami akan dorong mereka tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga sebagai pelaku usaha dalam koperasi. Kemensos menyiapkan SDM 33.000 pendamping PKH dan ribuan tenaga kesejahteraan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan program,” ujar Gus Ipul.

Di tingkat nasional, pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan rampung pada 12 Juli 2025. Kementerian Koperasi memperkirakan dibutuhkan sekitar 400 ribu tenaga pengurus koperasi, yang akan dilatih secara hybrid untuk menjamin profesionalisme pengelolaan.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop), Ahmad Zabadi memperkirakan akan ada sekitar 400 ribu tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

“Dari estimasi 80 ribu koperasi yang akan dibentuk, diperkirakan akan ada sekitar 400 ribu orang pengurus,” kata Ahmad.

Sementara itu, estimasi pengelola koperasi di seluruh daerah adalah 1,2 juga orang. Ahmad mengatakan setiap pengurus koperasi akan memiliki minimal lima pengurus. Nantinya Kementerian Koperasi akan memberikan pelatihan kepada para pengurus dan pengelola koperasi.

Meski begitu, semangat mendorong ekonomi rakyat melalui koperasi tetap menjadi sorotan utama. Dengan partisipasi aktif warga, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pilar ekonomi baru di desa, mampu memutus mata rantai ketergantungan pada tengkulak, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

 

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025