• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi Bukti Nyata Transformasi Infrastruktur Indonesia

10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi Bukti Nyata Transformasi Infrastruktur Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 5 October 2024

10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi Bukti Nyata Transformasi Infrastruktur Indonesia

Selama satu dekade terakhir, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia pada era transformasi infrastruktur yang signifikan. Dari infrastruktur fisik hingga digital, pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak besar pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian besar di era Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu pencapaian penting adalah transformasi teknologi. “Biasanya orang menilai infrastruktur itu fisik, padahal ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Di era Presiden Jokowi, kecepatan internet kita mengalami percepatan, seperti dari 4G menjadi 5G, sehingga kita semakin mudah melakukan komunikasi dan produktivitas,” jelas Telisa. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi telah memperluas definisi infrastruktur, mencakup pembangunan digital yang meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

Salah satu bukti nyata lainnya dari kepemimpinan Presiden Jokowi adalah kebijakan BBM satu harga. “Masyarakat di daerah terluar sangat membutuhkan akses untuk kemudahan mereka memenuhi kebutuhan pada harga yang terjangkau. Di era Pak Jokowi, hal ini bisa tercapai. Dulu belum pernah dalam sejarah ada sistem harga BBM satu harga di seluruh Indonesia,” lanjut Telisa. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah, memperkuat keadilan sosial, dan memberikan peluang pengembangan ekonomi lokal.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang dibangun selama era Presiden Jokowi juga menjadi fondasi penting untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. “Dengan modal infrastruktur yang baik itu, kita bisa membangun pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik. Dengan masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan, kita bisa bertumbuh lebih kuat lagi,” tambah Telisa. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah membangun dasar yang kokoh untuk generasi mendatang dalam menghadapi tantangan global.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir telah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. “Pembangunan infrastruktur yang masif ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade ini. Mulai dari konektivitas seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api, hingga kedaulatan pangan melalui 53 bendungan yang telah dibangun,” ungkap Susiwijono. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan mobilitas dan konektivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ke depan, keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. “Kita ingin mendorong kembali beberapa infrastruktur yang sudah dibangun dalam 10 tahun ini, seperti bendungan dan jaringan irigasi, agar dapat lebih dimanfaatkan secara optimal,” lanjut Susiwijono. Pembangunan yang berkelanjutan ini akan memastikan bahwa manfaat infrastruktur yang telah dibangun selama kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dirasakan secara maksimal oleh generasi berikutnya.

Dengan berbagai pencapaian ini, kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terbukti berhasil membawa Indonesia ke arah transformasi infrastruktur yang signifikan, memberikan fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.