Transaksi Tunai Dibatasi 100 Juta, Jika Lebih Bakal Kena Sanksi

0

JAKARTA, KataIndonesia.com – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.

Selain dibatasi, PPATK juga akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksimenggunakan uang kartal atau tunai lebih dari Rp100 juta di dalam negeri.

Itu berarti, masyarakat yang ingin membeli barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 100 juta, wajib menggunakan metode pembayaran non tunai. Beleid ini dibuat dengan pertimbangan untuk menghindari penggunaan uang tunai dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Advertisement

Bagi mereka yang melanggar, sanksi tegas mengancam. Pertama, sanksi administratif berupa denda. Kedua, sanksi perdata berupa pembatalan keabsahan transaksi yang dilakukan, secara hukum.

Ketua Tim Penyusunan RUU Pembatasan Uang Kartal Yunus Hussein mengatakan sanksi tersebut akan berbeda untuk setiap jenis transaksinya. Jika serah terima uang tunai terjadi kala transaksi biasa, maka pihak penerima dan pemberi akan terkena sanksi administratif.

Sanksi administratif akan dikenakan oleh masing-masing lembaga yang terkait misalnya, PPATK, Bank Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan, kepada pihak yang tertangkap melakukan transaksi uang tunai di atas Rp100 juta.

Namun, bentuk sanksi administratif ini masih belum ditentukan. Berdasarkan pengalaman, beberapa negara menggunakan denda sebagai sanksi administratif. Di Bulgaria, misalnya, denda dikenakan sebesar 25 hingga 50 persen dari nilai transaksi yang dilanggar.

Sejauh ini, lanjut Yunus, sanksi dalam membawa uang tunai di Indonesia baru dilaksanakan jika uang itu dibawa lintas batas. Adapun, aturan ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ini tentu ada sanksi administratif, nanti akan diumumkan oleh masing-masing lembaga,” ujar Yunus, Selasa (17/4/2018)

Apabila serah terima uang dilakukan dalam rangka perjanjian, maka nanti pemerintah akan berikan sanksi perdata, yakni perjanjian tersebut batal demi hukum

Dengan kata lain, perjanjian ini menjadi objek dari pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yunus mencontohkan, jika transaksi pembelian tanah tertangkap tangan menggunakan uang tunai di atas Rp100 juta, maka otomatis perjanjian itu dianggap tidak sah. Dengan demikian, ia tidak bisa mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, hukum perdata ini jauh lebih ringan dibanding sanksi pembatasan uang tunai di negara lain yang langsung menuju hukum pidana.

Di negara seperti Italia, contohnya, sanksi administrasi bisa berupa denda tidak lebih dari 40 persen dari jumlah transaksi yang dilanggar. Namun mereka tetap memberlakukan hukum pidana.

“Itu karena transaksi uang kartal di Italia juga kan disinyalir digunakan pencucian uang untuk geng kejahatan di sana, dan aturan pidana itu ampuh menekan tindakan mafia di sana. Setelah belajar dari negara lain, Indonesia sepertinya hukum perdata dulu. Jadi ada dua sanksi, yakni administrasi dan perdata,” kata Yunus.

Kendati telah menetapkan sanksi, ia mengaku PPATK masih kelimpungan dalam melakukan pengawasan. Sejauh ini, Yunus mengatakan bahwa celah transaksi uang tunai lebih dari Rp100 juta masih terjadi pasca UU diberlakukan karena lembaga tak bisa mengawasi kegiatan transaksi tunai masyarakat satu per satu.

Tak hanya itu, PPATK juga mencari cara untuk mengawasi transaksi tunai di daerah. Selain itu, ia masih menimbang apakah transaksi tunai di atas Rp100 juta di daerah bisa dikenakan sanksi mengingat jaringan perbankan banyak yang belum menjangkau daerah.

“Sejauh ini pengawasan seperti itu yang masih kami pikirkan,” tutupnya.

 

LAPORAN: RUSDIL FIKRI

Info Lomba Terbaru