Resmi Ditahan KPK, Taufik Kurniawan Dinonaktifkan dari Waketum PAN

0

JAKARTA, KataIndonesia.com – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen (nonaktif) Muhamad Yahya Fuad. Taufik, yang menyandang status tersangka, langsung dinonaktifkan oleh PAN dan dicopot dari posisi pimpinan DPR. “Kami nonaktifkan yang bersangkutan dari DPP(PAN),” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno saat dimintai konfirmasi, Jumat (2/11). Eddy mengatakan Taufik juga akan diproses pergantian antarwaktu (PAW).

Mengenai penggantinya, Eddy mengatakan belum ada informasi lanjutan. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap dari Yahya Fuad untuk memuluskan pencairan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 100 miliar dari APBN-P 2016 untuk Kabupaten Kebumen.

Cipto diduga ikut kecipratan Rp 50 juta. Taufik ditahan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Sebelumnya, dia dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Ketika dimintai komentarnya setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Taufik menyebutkan soal rekayasa manusia dan Allah. Namun dia meminta publik mengartikan sendiri.

“Hanya satu hal, secanggihcanggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah paling sempurna,” ucap dia. Di lain pihak, KPK memastikan proses hukum terhadap anggota DPR dari Dapil VII Jateng (Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) itu sesuai dengan aturan.

KPK telah mengantongi bukti kuat. “Bukti dalam perkara ini sudah sangat kuat, sembilan tersangka sebelumnya telah divonis bersalah di pengadilan dan kasus ini merupakan pengembangan dari OTT (operasi tangkap tangan) pada 2016,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK mempersilakan Taufik menyampaikan apa saja, termasuk soal rekayasa. Namun KPK yakin bukti yang dikantongi sudah kuat untuk menjerat Taufik. Dalam OTT pada 2016, KPK menangkap enam orang, yaitu Ketua Komisi ADPRD Kebumen periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto, ASN Dinas Pariwisata Kebumen Sigit Widodo, anggota DPRD Kebumen Dian Lestari, anggota DRPD Kebumen Suhartono, Sekda Kebumen Adi Pandoyo, dan Salim dari kalangan swasta.

Yudhy disangka menerima suap Rp 70 juta dari Rp 750 juta yang dijanjikan oleh Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group Hartoyo. Uang itu diberikan agar perusahaan Hartoyo mendapatkan proyek senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pendidikan.

Adapun Sigit membantu Hartoyo dengan imbalan uang. Berikutnya, KPK menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, mulai Sekda Adi Pandoyo, Basikun Suwandhin Atmojo (swasta), Dian Lestari, hingga Bupati Yahya Fuad. Yahya ditetapkan sebagai tersangka bersama Hojin Anshori (swasta) dan Khayub Muhamad Lutfi, Komisaris PTKAK. Yahya dan Hojin diduga menerima suap Rp 2,3 miliar berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Khayub.

Pada Mei 2018, KPK menetapkan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perusahaan itu menjadi korporasi pertama yang dijerat dengan TPPU. Perusahaan itu dikendalikan oleh Yahya Fuad dalam pengadaan proyek dengan meminjam ‘’bendera’’ lima perusahaan lain untuk menyamarkan identitas.

Setelah memenangi proyek melalui pinjam bendera, PT Tradha disebut menampung uang dari para kontraktor penggarap berbagai proyek di Pemkab Kebumen. Terbaru, KPK menetapkan Taufik Kurniawan dan Ketua DPRD Cipto Waluyo sebagai tersangka.

Secara terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Taufik Kurniawan tetap berstatus caleg DPR meski ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Taufik tidak dicoret dari daftar calon tetap (DCT) selama kasus hukumnya belum memiliki putusan hukum tetap alias inkracht.

“DCTsudah nggak bisa berubah, kecuali hal-hal yang disebutkan bisa mengubah, misalnya meninggal,” kata Arief. Jika Taufik diputus bersalah dan putusannya inkracht, KPU akan menyatakan pencalegan Taufik tak memenuhi syarat.

Advertisement