Penulis : Ahmad Harris (Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung)

0

Penulis : Ahmad Harris (Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung)

Sebelum masa kampanye Pilpres 2019 dimulai, politik identitas telah digunakan oleh pihak tertentu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Mulai dari inisiasi gerakan yang ingin mengganti Presiden, hingga gerakan atas dasar membela Islam digaungkan setiap harinya.

Bahkan, gerakan-gerakan yang menentang Presiden Jokowi tersebut melebur dan mengatasnamakan diri sebagai kelompok yang ingin membela Islam dan negara dari ke-dzaliman pemerintahan di negeri ini. Meski gerakan tersebut seolah terlihat steril dari penunggang politik, nyatanya gerakan tersebut mengelola psikologi masyarakat untuk kepentingan politik.

Melalui tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk berorasi maupun berpidato di hadapan kerumunan, masyarakat yang terlibat mengalami pergeseran norma-norma sosial menjadi norma kelompok.

Apa yang menurut kelompoknya benar, menjadi norma yang benar bagi setiap individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, kubu pendukung Prabowo sebelumnya menilai seorang Tuan Guru Bajang sebagai seorang ulama santun dan rendah hati yang sangat tepat untuk memimpin negeri.

Namun, setelah Tuan Guru Bajang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi, kubu Prabowo justru balik menghinanya dengan kasar. Bahkan singkatan TGB (Tuan Guru Bajang) diganti menjadi Tuan Guru Bajingan.

Padahal dalam norma yang seharusnya, sangat tidak layak jika seorang masyarakat menghina tokoh ulama. Namun, pergeseran norma sosial menjadi norma kelompok mengaburkan pandangan individu yang terlibat.

Hal yang sama juga terjadi kepada Kyai Ma’ruf Amin. Sebagaimana yang diketahui, pendukung kubu Prabowo juga diikuti oleh sebagian besar individu reuni 212, yang mana Kyai Ma’ruf Amin pernah terlibat sebagai aktor pemimpin dalam gerakan tersebut.

Dapat dikatakan, gerakan 212 pernah membela Kyai Ma’ruf Amin sedemikian hebatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan saat itu. Namun, selepas Kyai Ma’ruf Amin diangkat menjadi Cawapres Jokowi, beliau justru direndahkan dan dihina sebagai ulama penjilat dan tidak konsisten.

Kejadian Kyai Ma’ruf Amin dan Tuan Guru Bajang adalah sekelumit dampak yang terjadi akibat politik identitas yang dimainkan oleh kubu Prabowo. Pihak Prabowo seolah memberikan stereotip bahwa pihak yang berada di belakangnya ialah ulama-ulama Islam yang benar. Sementara, ulama yang tidak mendukungnya adalah ulama Islam yang salah.

Tentu hal tersebut sangat berbahaya, dampak jangka panjang politik identitas ini justru akan menjadi penyebar kebencian dan benih perpecahan diantara masyarakat.

Untungnya, Kyai Ma’ruf Amin sebagai tokoh yang paling sering diserang oleh kubu Prabowo mampu mengelola politik identitas tersebut. Meski dihina sedemikian rupa, Kyai Ma’ruf Amin tak pernah sekalipun membalas pihak-pihak yang menghinanya.

Disinilah peran kunci Kyai Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Beliau justru berhasil meredam upaya kotor politik identitas terhadap dirinya dengan menunjukkan sikap yang selalu ramah dan santun.

Secara tidak langsung, sikap tersebut secara perlahan meredam ketegangan dan kemarahan dari pihak pendukungnya. Bahkan, pihak oposisi pun kian tiarap melihat aksi politisasi identitas dan provokasinya tidak bekerja pada Kyai Ma’ruf Amin.

Hadirnya Kyai Ma’ruf Amin di pihak Jokowi menjadi penetralisir politik identitas yang dikumandangkan oleh kubu oposisi. Jika kubu oposisi dianalogikan sebagai api yang membakar Indonesia, maka Kyai Ma’ruf Amin hadir sebagai air yang memadamkan api tersebut. Sikapnya yang menerima hinaan dengan bijaksana menjadi cerminan peribahasa “air tuba dibalas air susu”.

Dapat dikatakan, peran Kyai Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah penyejuk di tengah-tengah panasnya politik identitas yang dibangun oleh pihak oposisi.
Memang, Kyai Ma’ruf Amin merupakan pilihan calon Wakil Presiden yang paling tepat untuk Jokowi.

Selain mampu meredam suasana panas dalam Pilpres 2019 nantinya. Kyai Ma’ruf Amin pun mampu menjadi penyaring suara dan dukungan massa yang besar dari NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berdasarkan dua kelebihan tersebut, hemat saya, kemenangan Jokowi telah ditentukan sejak ia memilih Kyai Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.

Dalam Pilpres 2019 ini, kemenangan Jokowi akan menjadi tanda kemenangan Indonesia atas politik identitas yang sangat bertentangan dengan semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika”.