Oleh: Moh. Asy’ari Muthhar

KATAINDONESIA.COM – Secara teoritik, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli politik, negara itu harus mempunyai tiga sifat utama, yaitu memaksa, monopoli dan mencakup semua. Tiga sifat itu harus dimiliki negara karena tujuan akhir setiap negara, menurut Miriam Budiarjo, adalah menciptakan kebahagiaan dan keteraturan bagi rakyatnya.

Fenomena konflik sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini mengindikasikan tiga sifat utama negara tersebut belum ada, atau ada tapi belum terealisir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini menujukkan adanya ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap implementasi demokrasi. Satu sisi demokrasi dipahami sebagai kebebasan penuh, sedangkan disisi lain negara masih membuat aturan yang dianggap membatas ruang gerak masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu dipahami dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, yaitu; pertama, demokrasi bukan berarti rakyat mempunyai kebebasan tanpa batas. Dalam UUD NRI 1945 pasal 28e disebutkan bahwa negara memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berserikat, bersuara dan sebagainya. Artinya, demokrasi adalah kehidupan bernegara yang didasarkan pada kesederajatan dan kesamaan hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki posisi yang sama di dalam negara, bahkan pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada kehendak masyarakat secara umum. Ini yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Kesamaan dan kesederajatan di sini berlaku dalam segala aspek, baik agama, politik, ekonomi, ataupun budaya.

Karena kehidupan bernegara harus memperhatikan kesamaan dan kesederajatan itu, maka dalam implementasinya tidak boleh membuang asas keadilan bagi semua. Artinya, kebebasan yang ada tetap dibatasi oleh kebebasan dan hak orang lain. Pemahaman demikian perlu ditanamkan, sehingga tidak memandang bahwa demokrasi memberikan peluang secara bebas kepada masyarakat untuk berbuat sekehendaknya sendiri.

Kalau banyak kalangan selama ini memaknai al-Madinah al-Fadhilah dalam pemikiran al-Farabi sebagai demokrasi, maka justru al-Farabi mengkritik kebebasan tanpa batas itu. Dia memang mengidealkan tatanan masyarakat yang proaktif dalam kehidupan bernegara yang kemudian diibaratkan dengan organisme tubuh di mana setiap anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing. Tidak berfungsinya salah satu organ akan mengganggu kinerja anggota lainnya. Kehidupan bernegara juga demikian. Tetapi, kondisi ini bukan berarti masyarakat mempunyai kebebasan penuh. Justru al-Farabi memandang tatanan bernegara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakatnya dikategorikan sebagai al-Madinah al-Jahiliyah, yaitu negara yang bodoh atau rusak.

Di sinilah posisi penting negara. Kebebasan itu, memang diperlukan dan menjadi syarat dari terciptanya tatanan masyarakat demokratis. Tetapi bukan berarti menafikan peran negara dan pemerintah dalam mengatur urusan kehidupan bersama. Justru negara memiliki tugas dan kewajiban dalam mengatur/menertibkan kebebasan warganya, sekalipun dengan cara memaksa kata Karl Marx.

Kedua, negara harus hadir menyelesaikan persoalan yang muncul. Kehadiran di sini tentu dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang berwujud undang-undang. Pandangan ini berdasarkan pada tujuan awal dari berdirinya sebuah negara di mana menurut Miriam Budiarjo, secara teoritik, adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan teratur. Pada saat sebuah komunitas sepakat untuk mendirikan sebuah negara dengan tatanan pemerintahan tertentu dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan diri untuk patuh pada aturan-aturan negara.

Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka meniscayakan adanya Undang-Undang yang dibuat berdasarkan keputusan bersama. Oleh karena itu, segala persoalan yang muncul diselesaikan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Parameter keadilan didasarkan pada apa yang terdapat dalam Undang-Undang yang ada.

Berdasarkan pada hal tersebut, Thomas Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada negara, sebab kalau tidak, para warga akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Makanya, negara harus menetapkan suatu tatanan hukum yang kuat. Warga negara tidak memiliki hak apapun terhadap negara, melainkan semua hak yang dimilikinya, dimiliki negara melalui undang-undang.

Pelaksanaan dari Undang-Undang yang sudah disusun meniscayakan adanya pemimpin. Di sinilah urgensi kepemimpinan dalam sebuah komunitas/negara. Sekalipun di negara yang menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, pemimpin tetap harus ada sebagai pengatur dinamika sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terjadi. Bahkan dari pentingnya pemimpin ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa bagaimanapun pemimpin harus tetap dibentuk sekalipun dengan kualifikasi rendah jika kondisinya terpaksa menyeret pada pilihan tersebut.

Perppu Ormas
Kehadiran Perppu Ormas yang kemudian dinaikkan menjadi Undang-Undang bisa dilihat sebagai bagian dari upaya negara hadir dalam kehidupan rakyatnya. Jika terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dalam sebuah Undang-undang, peluang untuk merevisi senantiasa terbuka. Apalagi Undang-Undang negara tersebut merupakan produk manusia yang pasti punya kelemahan. Tapi, terlepas dari itu semua, Undang-Undang sangat penting untuk mengatur kehidupan bernegara.

Munculnya polemik terhadap Perppu Ormas yang kemudian dinaikkan menjadi Undang-Undang merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan bernegara. Dinamika pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan politis kerapkali muncul dalam merespons hadirnya kebijakan tertentu sebuah rezim. Sebab, Undang-Undang keluar dalam dimensi ruang dan waktu yang melatari.

Polemik terhadap Perppu Ormas yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang perlu disikapi dengan pemikiran arif agar tidak memperkeruh konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kalangan masyarakat awam perlu melihat dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara komprehensif agar memiliki pemahaman yang tidak parsial dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang terutama di media sosial.

Selain itu, para elit politik dan pemerintahan penting untuk menerapkan – meminjam istilah Kacung Maridjan – sikap politik kebangsaan di mana segala perilaku didasarkan atas kepentingan kemaslahatan bangsa, keutuhan negara, tidak muncul karena ambisi kekuasaan. Hal ini berbeda dengan politik kekuasaan yang cenderung pragmatis dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok dengan mengorbankan bangsa dan negara. Semoga kalangan yang berpolemik, baik yang menerima ataupun menolak sama-sama berlandaskan pada sikap politik kebangsaan itu, bukan politik kekuasaan. Sehingga, menghasilkan produk Undang-Undang yang merupakan representasi kepentingan bangsa dan negara.

Penulis adalah peneliti di Fananie Center, Jakarta